Konflik horizontal antara pedagang Pasar Turi dengan pengelola pusat perbelanjaan modern di Surabaya merepresentasikan kasus klasik konflik ekonomi urban akibat transformasi struktur perdagangan retail. Sengketa yang dipicu rencana ekspansi retail modern ini telah menciptakan polarisasi antara pelaku usaha tradisional dengan korporasi retail, dengan potensi dampak sistemik terhadap stabilitas sosial-ekonomi kota. Mediasi yang efektif diperlukan sebelum tensi berkembang menjadi aksi massa yang lebih masif, mengingat kedua pihak memiliki legitimasi ekonomi dan kontribusi terhadap perekonomian lokal.

Analisis Akar Masalah: Disparitas Regulasi dan Tekanan Ekonomi

Konflik ini bersifat multidimensional dengan akar ekonomi dan sosial yang saling terkait. Faktor pemicu utama dapat diurai melalui tiga dimensi kritis:

  • Disparitas Regulasi: Perbedaan perlakuan kebijakan antara pasar tradisional dan modern menciptakan ketidakadilan kompetitif. Investasi besar seringkali mendapatkan insentif fiskal dan kemudahan perizinan yang tidak tersedia bagi pedagang kecil.
  • Tekanan Kompetisi Spasial: Persaingan memperebutkan konsumen di ruang komersial yang sama tanpa mekanisme pembagian pasar yang jelas, diperparah oleh ekspansi fisik retail modern yang dianggap menggerus wilayah layanan pasar tradisional.
  • Asimetri Akses Promosi: Ketidakseimbangan dalam akses terhadap program promosi kota dan digital marketing, dimana pedagang tradisional seringkali tertinggal dalam kapasitas teknis dan anggaran.

Dinamika konflik diperuncing oleh mobilisasi melalui serikat pedagang dan eskalasi di media sosial, yang mentransformasikan persaingan bisnis menjadi isu identitas dan keadilan sosial. Polarisasi ini mengurangi ruang negosiasi dan meningkatkan risiko konfrontasi langsung.

Model Koeksistensi Terstruktur: Dari Konfrontasi ke Kolaborasi

Penyelesaian berkelanjutan memerlukan pendekatan yang mengubah paradigma dari kompetisi zero-sum menjadi kolaborasi sinergis. Berdasarkan analisis pola interaksi dan kepentingan kedua pihak, tiga model mediasi terstruktur dapat diimplementasikan:

  • Zona Ekonomi Hybrid: Pemerintah kota perlu merancang kawasan ekonomi terintegrasi yang menggabungkan elemen tradisional dan modern. Model ini mencakup shared space untuk event bersama, fasilitas logistik terpadu, dan desain arsitektur yang menghubungkan kedua entitas secara fisik dan simbolis.
  • Platform Digital Kolaboratif: Membangun ekosistem pemasaran digital bersama dengan platform yang menampilkan produk dari kedua sektor. Implementasi memerlukan subsidi teknis dan pelatihan intensif bagi pedagang tradisional untuk mengurangi kesenjangan digital.
  • Sistem Rotasi Promosi Berkeadilan: Mekanisme objektif yang dikelola Dinas Perdagangan untuk memastikan exposure yang seimbang dalam kampanye promosi kota, dengan kuota yang jelas untuk representasi kedua jenis pasar.

Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik langsung tetapi juga membangun ketahanan ekonomi lokal melalui diversifikasi model bisnis dan perluasan basis konsumen.

Untuk implementasi efektif, pemerintah kota Surabaya perlu membentuk Satuan Tugas Resolusi Konflik Pasar yang melibatkan perwakilan proporsional dari kedua pihak, akademisi, dan asosiasi konsumen. Langkah kebijakan konkret harus mencakup: (1) Moratorium sementara ekspansi retail modern di radius tertentu dari Pasar Turi selama proses mediasi berlangsung; (2) Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Koeksistensi Pasar Tradisional dan Modern yang mengatur pembagian zona, standar operasional bersama, dan mekanisme penyelesaian sengketa; (3) Alokasi anggaran khusus untuk program transformasi digital pedagang tradisional dalam APBD Perubahan. Implementasi kebijakan ini memerlukan monitoring ketat dengan indikator keberhasilan yang jelas, termasuk tingkat kepuasan kedua pihak, pertumbuhan omset gabungan, dan penurunan eskalasi konflik di media sosial.