Konflik antarwarga di Desa Sepuh Gembul, Kecamatan Wonomerto, Probolinggo, yang dipicu kesalahpahaman mengenai status lahan dan akses jalan, berhasil diselesaikan melalui mediasi di kantor kecamatan. Akar masalah bersumber pada klaim kepemilikan lahan yang digunakan untuk kepentingan umum (jalan), di mana keluarga pemilik menyatakan lahan tersebut bukan wakaf namun masih milik pribadi yang dikenakan pajak. Dinamika konflik mencerminkan masalah klasik di banyak daerah: tumpang tindih antara hak privat, pemanfaatan untuk kepentingan publik, dan persepsi masyarakat yang seringkali tidak didasari informasi yang jelas. Proses penyelesaian melibatkan multi-pihak: DPRD, camat, aparat kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, dan pihak yang bersengketa. Pendekatan yang digunakan adalah musyawarah murni dengan mengedepankan kekeluargaan dan gotong royong, menghasilkan kesepakatan untuk saling memaafkan dan mempererat kembali hubungan sosial. Opsi penyelesaian di luar pengadilan ini menunjukkan efektivitas mekanisme lokal dalam meredam ketegangan sebelum bereskalasi. Namun, diperlukan langkah klarifikasi dan sosialisasi status aset secara transparan ke masyarakat untuk mencegah konflik serupa. Rekomendasi kebijakan: pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi dan sosialisasi status lahan yang digunakan untuk jalan umum, membentuk tim mediasi konflik berbasis kecamatan yang melibatkan unsur DPRD, serta mendorong pembuatan peraturan desa tentang penyelesaian sengketa aset secara partisipatif.