Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) pada 22 Juni 2026 di Gedung DPR/MPR RI, dengan serangkaian demonstrasi serentak di sekitar 300 titik lainnya, bukan sekadar peristiwa temporal. Gelombang aspirasi massa yang melibatkan sekitar 3.000 peserta di Jakarta ini merepresentasikan potensi konflik horizontal yang sistematis, terletak pada potensi benturan fisik, gesekan ideologis dengan kelompok kontra, dan krisis legitimasi terhadap respons otoritas. Skala aksi yang masif, dengan tuntutan evaluasi total kabinet dan reset kebijakan strategis seperti BGN, menandai titik kritis dalam relasi negara-masyarakat sipil pascapemilu, di mana ketidakpuasan terakumulasi dapat bermetamorfosis menjadi instabilitas sosial yang lebih luas jika tidak dikelola dengan pendekatan resolutif berbasis kebijakan.

Anatomi Konflik dan Potensi Eskalasi dalam Aksi Massa

Dinamika konflik dalam aksi unjuk rasa semacam ini bersifat multidimensi. Pertama, dimensi aktor: terdapat polarisasi potensial antara massa demonstran, aparat keamanan (3.761 personel yang dikerahkan), serta kelompok masyarakat lain yang mungkin memiliki pandangan berbeda. Kedua, dimensi pemicu: eskalasi kerap dipicu oleh triad faktor; miskomunikasi antara perwakilan aksi dan otoritas, provokasi dari pihak internal atau eksternal, dan ketidakpuasan terhadap respons pemerintah yang dianggap tidak substantif. Ketiga, dimensi struktural: tuntutan yang diajukan—seperti penegakan UU Pasal 33, reshuffle kabinet, dan kesejahteraan guru—menyinggung kebijakan makro yang kompleks, sehingga memerlukan kanal dialog yang lebih canggih daripada sekadar respons reaktif. Pola ini menunjukkan bahwa konflik tidak terisolasi pada hari-H demonstrasi, tetapi merupakan puncak gunung es dari kegagalan penyerapan aspirasi secara berkelanjutan.

Kerangka Solusi Preventif dan Resolusi Konstruktif

Mencegah eskalasi konflik horizontal dari unjuk rasa memerlukan kerangka kerja kebijakan yang proaktif dan institusional. Berdasarkan analisis pola konflik serupa, langkah strategis dapat dirumuskan sebagai berikut:

  • Institusionalisasi Kanat Dialog Substansif: Pemerintah perlu membentuk forum atau mekanisme tetap, bukan ad-hoc, untuk berdialog dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang sah. Dialog harus berlangsung dalam fase pre-aksi (untuk memahami dan menjawab keresahan), during-aksi (untuk mencegah miskomunikasi di lapangan), dan post-aksi (untuk menindaklanjuti komitmen).
  • Reformasi Paradigma Pengamanan Aksi: Pendekatan persuasif dan humanis oleh aparat, sebagaimana telah diupayakan, harus dibakukan dalam protokol operasi standar (SOP). Aparat berperan sebagai facilitator ketertiban publik dan perlindungan hak menyampaikan pendapat, dengan penegakan hukum yang konsisten, adil, dan transparan terhadap segala bentuk pelanggaran dari semua pihak.
  • Pemberdayaan Pemantau Netral dan Literasi Digital: Peran media dan organisasi masyarakat sipil independen sebagai pemantau netral perlu difasilitasi. Selain itu, kampanye literasi digital untuk mencegah penyebaran hoaks atau narasi provokatif yang dapat memicu kerusuhan harus menjadi bagian integral dari strategi komunikasi risiko pemerintah.

Ketiga pilar ini membentuk ekosistem yang mendorong penyampaian aspirasi secara damai dan bertanggung jawab, sekaligus melindungi ruang publik dari degenerasi menjadi arena konflik horizontal.

Rekomendasi Kebijakan Konkret bagi Pengambil Keputusan

Berdasarkan analisis di atas, Pilar-Resolusi merekomendasikan tindakan kebijakan berikut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pertama, segera membentuk Satuan Tugas Dialog Sosial yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta perwakilan tetap dari organisasi kemahasiswaan dan masyarakat sipil terkemuka. Tugasnya adalah merancang mekanisme penerimaan, verifikasi, dan respon terstruktur terhadap tuntutan yang muncul dalam aksi massa, dengan timeline yang jelas dan terukur. Kedua, melakukan Review Kebijakan Responsif Aspirasi Publik terhadap kelima poin tuntutan PMII—khususnya terkait penegakan UU Pasal 33 dan kesejahteraan guru—dan menyusun policy brief yang menjelaskan langkah konkret pemerintah, disebarluaskan secara transparan untuk membangun kepercayaan. Ketiga, mengintegrasikan Modul Resolusi Konflik dan Manajemen Massa ke dalam kurikulum pelatihan dasar bagi aparat keamanan dan satuan polisi pamong praja, guna memastikan pendekatan humanis dan persuasif menjadi budaya operasional, bukan sekadar instruksi situasional. Langkah-langkah ini tidak hanya meredakan ketegangan dari aksi saat ini, tetapi juga membangun ketahanan sosial terhadap potensi konflik serupa di masa depan.