Studi lapangan di Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan tren meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam forum rekonsiliasi adat dan komunitas untuk menyelesaikan konflik horizontal, mulai dari sengketa batas wilayah antar kampung hingga kasus kekerasan antar kelompok. Akar masalah yang dihadapi sebelumnya adalah dominasi laki-laki dalam proses pengambilan keputusan adat yang seringkali berfokus pada pembalasan dan ganti rugi material, tanpa menyentuh aspek pemulihan psikologis dan relasi sosial jangka panjang yang justru menjadi perhatian utama perempuan.\n\nDinamika partisipasi perempuan ini mengubah pola penyelesaian konflik. Perempuan, melalui kelompok dasawisma atau gereja, seringkali menjadi inisiator pertemuan tidak formal antar pihak yang bertikai, menciptakan ruang aman untuk curahan hati sebelum eskalasi. Mereka membawa pendekatan yang lebih holistik, menekankan pada dialog, pengampunan, dan penciptaan kegiatan bersama seperti kebun komunitas atau sanggar anak sebagai wahana rekonsiliasi.\n\nSolusi untuk memperkuat peran strategis perempuan adalah, pertama, mendorong amendemen aturan adat atau tata tertib forum desa untuk menjamin kuota minimal partisipasi perempuan dalam lembaga penyelesaian sengketa. Kedua, memberikan pelatihan khusus capacity building bagi perempuan dalam teknik mediasi, advokasi, dan pencatatan konflik. Ketiga, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran spesifik untuk mendukung inisiatif rekonsiliasi berbasis perempuan, seperti dana untuk kegiatan ekonomi bersama pasca-kesepakatan damai. Pengakuan dan pelembagaan peran perempuan ini bukan hanya soal keadilan gender, melainkan strategi efektif untuk mencapai perdamaian yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat akar rumput.