Indonesia Timur masih menjadi wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap konflik horizontal yang serius. Ketegangan antar kelompok masyarakat—baik berbasis agama, etnis, maupun kepentingan ekonomi—kerap dipicu oleh kesenjangan pembangunan yang mencolok dan minimnya ruang dialog yang tersedia. Dampaknya tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan sosial antarwarga serta menunda investasi yang sangat dibutuhkan di kawasan yang seharusnya menjadi penopang pertumbuhan nasional. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur sosial menjadi fondasi utama pencegahan konflik di Indonesia Timur, sebagaimana ditegaskan dalam opini kebijakan ini.

Akar Masalah: Ketimpangan Pembangunan Fisik dan Lemahnya Infrastruktur Sosial

Selama ini, pembangunan di Indonesia Timur lebih banyak berorientasi pada infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, dan jembatan. Namun, infrastruktur sosial—berupa lembaga mediasi, forum warga, dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas—justru jarang dirawat dan diperkuat. Ketiadaan ruang aman untuk menyalurkan konflik membuat perselisihan kecil cepat berkembang menjadi kekerasan massal. Pengalaman konflik horizontal di wilayah timur menunjukkan bahwa eskalasi sering terjadi bukan semata-mata karena perbedaan identitas, melainkan karena tidak ada mekanisme yang memfasilitasi komunikasi antarkelompok secara damai.

Beberapa faktor pemicu utama yang dapat diidentifikasi meliputi:

  • Kesenjangan pembangunan antarwilayah dan antarkelompok yang menimbulkan rasa ketidakadilan struktural;
  • Lemahnya kelembagaan mediasi di tingkat desa dan kelurahan;
  • Tidak adanya forum dialog rutin yang mempertemukan tokoh lintas agama, etnis, dan kelompok kepentingan;
  • Peredaran informasi provokatif yang tidak diimbangi oleh peran media lokal yang meredakan ketegangan.

Tanpa langkah pemulihan yang terarah, potensi konflik horizontal akan terus membayangi stabilitas Indonesia Timur. Infrastruktur fisik yang megah tidak akan berarti apabila tidak diimbangi oleh kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan perbedaan secara damai. Oleh karena itu, pembangunan sosial harus diposisikan sejajar dengan pembangunan ekonomi dan fisik.

Rekomendasi Kebijakan: Prioritas Infrastruktur Sosial untuk Pencegahan Konflik

Pencegahan konflik horizontal di Indonesia Timur membutuhkan pendekatan kolaboratif yang menjadikan infrastruktur sosial sebagai prioritas utama. Pemerintah daerah dapat menginisiasi pembentukan desa inklusif yang menyelenggarakan musyawarah rutin lintas kelompok. Forum ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang publik untuk membicarakan perbedaan dan menyelesaikan sengketa sebelum meluas. Sistem peringatan dini berbasis komunitas perlu dikaitkan dengan forum-forum tersebut agar aparat dapat bertindak cepat ketika gejala konflik muncul.

Pada saat yang sama, sekolah harus memasukkan pendidikan perdamaian ke dalam kurikulum muatan lokal. Nilai-nilai toleransi dan keterampilan resolusi konflik diajarkan secara sistematis kepada generasi muda, sehingga mereka tumbuh dengan kapasitas untuk mengelola perbedaan secara konstruktif. Pemerintah pusat juga perlu mengalokasikan dana khusus untuk penguatan kapasitas fasilitator perdamaian di setiap kabupaten/kota rawan konflik di Indonesia Timur, dengan melibatkan tokoh adat, agama, dan perempuan sebagai agen perdamaian.

Sebagai langkah konkret, pengambil keputusan di tingkat nasional dan daerah harus segera menyusun peta kerentanan konflik yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah. Prioritas pendanaan untuk infrastruktur sosial harus dinaikkan secara signifikan, tidak hanya sebagai respons atas konflik yang terjadi, tetapi sebagai investasi preventif yang melindungi kohesi sosial. Dengan demikian, Indonesia Timur tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga menjadi contoh nyata kawasan yang stabil, inklusif, dan mampu meredam potensi konflik secara damai.