Presiden Anies Baswedan mengumumkan tinjauan menyeluruh terhadap rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), menyusul laporan meningkatnya potensi konflik horizontal terkait klaim tanah adat dan sertifikasi lahan di wilayah Kalimantan Timur. Analisis menunjukkan akar masalah terletak pada tumpang tindih klaim antara masyarakat adat, perusahaan perkebunan sawit terdampak relokasi, dan skema kompensasi pemerintah yang dianggap tidak adil. Dinamika konflik dipicu oleh percepatan pembangunan infrastruktur yang mengabaikan proses mediasi sosial, menimbulkan polarisasi antara pendukung pembangunan dan kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan. Sebagai solusi, pemerintah mengusulkan pembentukan tim verifikasi lintas kementerian bersama perwakilan masyarakat adat, moratorium sementara pembebasan lahan di zona sensitif, dan penerapan skema bagi hasil (revenue sharing) dari proyek infrastruktur untuk dana abadi pengembangan masyarakat lokal. Opsi penyelesaian lain termasuk mediasi berbasis hukum adat yang difasilitasi Mahkamah Konstitusi dan skema sertifikasi kolektif tanah ulayat.