Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mendorong mediasi nasional untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada Maluku Utara yang berpotensi memicu konflik horizontal antar-pendukung. Sengketa pilkada sering menjadi pemicu ketegangan sosial di daerah dengan sejarah konflik komunal seperti Maluku. Akar masalahnya meliputi ketidakpuasan terhadap proses penghitungan, isu kecurangan, serta polarisasi identitas yang dimobilisasi selama kampanye. Dinamika konflik pasca-pilkada berisiko tinggi jika tidak ditangani dengan cepat dan adil. Mediasi nasional yang diusulkan melibatkan tokoh netral dari tingkat pusat, perwakilan kedua pasangan calon, Bawaslu, dan akademisi. Pendekatan ini bertujuan mencari titik tengah di luar proses litigasi di Mahkamah Konstitusi yang bisa berlarut-larut dan meninggalkan rasa tidak puas. Rekomendasi solutif untuk mencegah sengketa pilkada berubah menjadi konflik sosial: (1) Memperkuat peran Bawaslu dan Panwaslu di tingkat terbawah dengan pelatihan deteksi dini manipulasi; (2) Membuat kode etik bersama bagi kontestan yang mengikat dan disepakati sebelum kampanye, dengan sanksi sosial dari tokoh adat/agama jika dilanggar; (3) Mengembangkan modul pendidikan politik damai yang disisipkan dalam pertemuan warga dan khutbah keagamaan. Mediasi nasional harus diikuti komitmen kedua pihak untuk menerima hasil dan bersama-sama menyerukan perdamaian kepada pendukungnya.