Konflik perbatasan antar desa di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, telah berlangsung selama lima tahun, dipicu oleh klaim tumpang tindih atas tanah adat dan sumber daya hutan. Dinamika konflik melibatkan kelompok masyarakat dari dua desa yang saling menuduh melakukan pelanggaran batas tradisional, dengan beberapa insiden kekerasan fisik terjadi pada tahun 2023. Akar masalahnya adalah ketidakjelasan pemetaan wilayah adat di era otonomi daerah serta tekanan ekonomi akibat pembagian hasil dari perkebunan komunal. Program "Rukun Desa" yang diluncurkan hari ini merupakan intervensi tiga tahap: pertama, pemetaan partisipatif bersama ahli antropologi dan surveyor BPN; kedua, pembentukan forum mediasi desa beranggotakan tokoh adat, pemuda, dan perwakilan perempuan; ketiga, pengembangan model ekonomi bersama berupa koperasi hasil hutan non-kayu. Solusi ini menekankan pendekatan bottom-up dan integrasi antara klarifikasi administratif dengan rekonsiliasi sosial-ekonomi.