Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menginisiasi langkah strategis untuk memetakan dan mengantisipasi eskalasi konflik lahan di kawasan hutan melalui rapat koordinasi multi-stakeholder. Forum yang melibatkan KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, dan pemerintah desa ini merepresentikan respons kritis terhadap ancaman stabilitas sosial akibat sengketa agraria di sektor kehutanan. Konflik horizontal yang berpotensi muncul—antara masyarakat dengan pengusaha atau antarkelompok masyarakat sendiri—bukan sekadar persoalan perdata, melainkan indikator kegagalan tata kelola yang berisiko menggerus kohesi sosial dan keberlanjutan ekologis di wilayah ini. Pendekatan pre-emptif ini menjadi titik masuk penting untuk membangun mekanisme resolusi konflik yang sistematis sebelum dinamika konflik meluas dan semakin sulit dikelola.

Analisis Struktural: Memetakan Akar Konflik Lahan di Banyuwangi

Dinamika konflik lahan di kawasan hutan Banyuwangi merupakan manifestasi dari masalah struktural yang kompleks, jauh melampaui klaim sederhana. Konflik ini berakar pada tumpang tindih klaim yang bersifat sistemik, di mana berbagai pemangku kepentingan beroperasi dalam kerangka hukum dan persepsi yang sering kali bertolak belakang. Analisis mendalam mengungkap setidaknya empat faktor pemicu utama yang saling berkaitan dan memperumit upaya resolusi konflik:

  • Ambiguitas Batas Kawasan: Batas kawasan hutan yang tidak jelas secara fisik dan yuridis menjadi sumber sengketa abadi, memicu klaim tumpang tindih antara hak adat, permukiman, dan konsesi usaha kehutanan.
  • Konflik Regulasi: Tarik-menarik antara hukum adat, UU Kehutanan, dan kebijakan tata ruang daerah sering kali menempatkan masyarakat lokal dalam posisi rentan secara hukum dan politik.
  • Tekanan Ekonomi Struktural: Keterbatasan akses terhadap mata pencaharian alternatif mendorong ketergantungan masyarakat pada eksploitasi lahan, yang kemudian berbenturan dengan agenda konservasi atau kepentingan usaha komersial.
  • Asimetri Partisipasi dan Komunikasi: Proses perizinan dan penataan batas yang tidak melibatkan masyarakat setempat secara memadai memicu rasa ketidakadilan dan resistensi pasif maupun aktif.

Oleh karena itu, langkah koordinasi di Banyuwangi harus dievaluasi lebih dari sekadar pertemuan administratif. Inisiatif ini perlu diposisikan sebagai upaya awal untuk membongkar simpul-simpul struktural tersebut melalui pendekatan yang lebih partisipatif, inklusif, dan melibatkan seluruh aktor dalam kerangka multi-stakeholder yang setara.

Rekomendasi Kebijakan: Mentransformasi Rapat Koordinasi Menuju Sistem Resolusi Konflik yang Terlembagakan

Rapat koordinasi merupakan fondasi awal, namun tidak akan bermakna tanpa institusionalisasi kebijakan yang jelas. Untuk mengubah pendekatan reaktif menjadi sistem resolusi konflik yang berkelanjutan dan preventif, diperlukan langkah-langkah kebijakan konkret yang terukur dan berbasis bukti. Berdasarkan kompleksitas konflik agraria di Banyuwangi, berikut rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan:

  • Mempercepat Penyelesaian Batas Kawasan Hutan secara Partisipatif: Membentuk tim khusus multi-pemangku kepentingan yang melibatkan perwakilan masyarakat, pemerintah desa, dan aktor kehutanan untuk memverifikasi dan menetapkan batas secara fisik dan yuridis, dengan mengakomodasi klaim tradisional yang sah.
  • Harmonisasi Regulasi melalui Peraturan Daerah: Menginisiasi penyusunan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati yang secara khusus mengatur tata kelola lahan kawasan hutan, sebagai jembatan harmonisasi antara UU Kehutanan, hukum adat, dan kebutuhan tata ruang lokal untuk mencegah konflik lahan di masa depan.
  • Membangun Mekanisme Mediasi dan Arbitrase yang Kredibel: Membentuk unit atau forum resolusi konflik permanen di tingkat kabupaten yang berwenang menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi dan arbitrase sebelum berkembang menjadi konflik horizontal yang meluas.
  • Mendorong Solusi Ekonomi Alternatif: Merancang program ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat sekitar hutan, seperti pengelolaan hutan berbasis masyarakat, agroforestry, atau ekowisata, untuk mengurangi tekanan ekonomi sebagai pemicu konflik.

Penting bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk segera mengalokasikan sumber daya dan kewenangan yang memadai bagi implementasi rekomendasi ini. Resolusi konflik yang efektif tidak hanya memerlukan komitmen politik, tetapi juga kerangka kelembagaan yang jelas, pendanaan yang berkelanjutan, dan sistem pemantauan yang transparan. Langkah strategis yang diambil hari ini akan menentukan apakah Banyuwangi mampu mengubah ancaman konflik horizontal menjadi peluang untuk membangun tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.