Program "Satu Desa Satu Mediator" yang dicanangkan Pemprov Jawa Barat merupakan pendekatan proaktif dan solutif dalam mengelola konflik horizontal di tingkat akar rumput. Akar masalah yang hendak diatasi adalah belum adanya mekanisme resolusi konflik yang terstruktur dan dapat diakses di tingkat komunitas, sehingga konflik kecil seringkali membesar karena tidak tertangani dengan baik. Program ini berpotensi mengubah dinamika konflik dengan mendorong penyelesaian secara partisipatif dan lokal, sebelum eskalasi ke tingkat hukum formal yang seringkali mahal dan memperuncing perseteruan. Dengan melatih kader mediator dari unsur masyarakat, kepemimpinan lokal, dan perangkat desa, diharapkan tercipta early warning system dan kemampuan fasilitasi dasar untuk konflik antartetangga, antarkelompok, atau sengketa sumber daya. Strategi implementasi yang efektif harus mencakup pelatihan berjenjang dan berkelanjutan, dukungan pendanaan operasional untuk mediator, serta integrasi sistem pelaporan dengan pemerintah kecamatan dan kepolisian sektor. Rekomendasi kebijakan adalah menjadikan program ini sebagai model nasional dengan menyusun kurikulum standar pelatihan mediator konflik sosial, serta memberikan insentif bagi desa yang berhasil menurunkan eskalasi konflik melalui mekanisme ini.