Provinsi Jambi, sebagai entitas masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai etnis dan agama, menghadapi tantangan sistematis dalam menjaga stabilitas sosial. Ancaman laten konflik horizontal semakin nyata menjelang momentum politik, yang dipicu oleh potensi infiltrasi radikalisme dan politisasi identitas agama sebagai alat mobilisasi. Pemprov Jambi merespons dengan inisiatif strategis yang menggandeng organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dan tokoh agama sebagai upaya pencegahan untuk memperkuat wawasan moderasi di daerah-daerah rawan. Kolaborasi ini antara otoritas formal pemerintah dan otoritas moral dirancang untuk membangun ketahanan sosial dari bawah, dengan fokus penyebaran narasi toleransi yang bersifat kultural dan preventif.

Analisis Konflik: Mengurai Akar Masalah dan Peta Aktor Moderasi

Kerawanan konflik di Jambi bersumber dari tiga faktor struktural yang saling memperkuat. Pendekatan keamanan represif yang sering diterapkan memiliki keterbatasan signifikan dalam menyelesaikan konflik yang bersifat ideologis dan sosial-budaya. Untuk itu, inisiatif ini menggeser paradigma ke pendekatan preventif dan kultural yang melibatkan aktor-aktor dengan legitimasi di tingkat akar rumput. Peta aktor dalam strategi moderasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

  • Pemerintah Provinsi: Berperan sebagai inisiator dan fasilitator kebijakan, menyediakan platform dan sumber daya untuk kolaborasi.
  • Ormas Keagamaan Utama: seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) menjadi mitra strategis dalam menyampaikan dan menginternalisasi narasi toleransi.
  • Tokoh Agama Lokal: dari berbagai keyakinan berfungsi sebagai penjaga moral dan agen perdamaian langsung di komunitas, dengan akses ke ruang-ruang sosial seperti pengajian dan sekolah.

Sinergi tritunggal ini bertujuan mengisi ruang sosial dengan konten moderasi yang dapat mengikis intoleransi secara perlahan namun sistemik, menciptakan ketahanan yang berasal dari masyarakat sendiri.

Strategi Solutif: Dari Inisiatif ke Kebijakan yang Terukur dan Berkelanjutan

Strategi yang diterapkan menekankan pendekatan kultural dan pendidikan, mengarah pada pembangunan kerukunan yang berkelanjutan, bukan hanya pencegahan konflik reaktif. Namun, efektivitasnya bergantung pada keberlanjutan program dan integrasinya ke dalam sistem pemerintahan daerah. Untuk mentransformasi inisiatif kolaboratif ini menjadi kebijakan publik yang berdampak luas dan terukur, diperlukan langkah-langkah operasional yang konkret. Berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota:

  • Pengembangan dan Diseminasi Modul Pelatihan Standar: Membuat modul pelatihan 'Agen Moderasi' untuk kader muda dan perempuan dari ormas mitra. Modul harus mencakup pemahaman lintas iman, teknik resolusi konflik berbasis komunitas, dan literasi media digital untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian yang sering memicu konflik.
  • Institusionalisasi Forum Lintas Iman Beragenda Rutin: Menyelenggarakan forum lintas iman di tingkat kabupaten/kota secara rutin dengan agenda tetap, tidak hanya reaktif saat konflik muncul. Forum harus melibatkan multi-pihak, termasuk perwakilan pemuda, perempuan, dan dunia usaha lokal, untuk membangun jaringan perdamaian yang lebih luas.
  • Integrasi Indikator Kerukunan dalam Evaluasi Kinerja Daerah: Memasukkan indikator kerukunan umat beragama dan tingkat partisipasi masyarakat dalam program moderasi ke dalam sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah (EKD). Hal ini akan memberikan insentif struktural bagi kepala daerah untuk secara aktif menjaga dan memelihara stabilitas sosial.

Rekomendasi kebijakan ini dirancang untuk mengkonversi momentum kolaborasi saat ini menjadi struktur tata kelola yang permanen. Pemerintah Provinsi Jambi perlu mengambil langkah cepat untuk mendokumentasikan dan memformalkan mekanisme kerja sama dengan ormas dan tokoh agama, mungkin melalui Peraturan Gubernur atau nota kesepahaman, yang menjamin alokasi anggaran dan kejelasan program multi-tahun. Dengan demikian, upaya pencegahan konflik melalui penguatan moderasi tidak hanya menjadi proyek temporer, tetapi menjadi bagian integral dari DNA pemerintahan dan masyarakat Jambi yang majemuk.