Pasca konflik horizontal berdarah yang melanda Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, wilayah ini menghadapi tantangan multidimensi dalam membangun perdamaian berkelanjutan. Trauma kolektif, ketimpangan ekonomi, dan ruang dialog yang terbatas menciptakan ekosistem kerentanan sistemik, khususnya bagi generasi muda yang lahir atau tumbuh dalam atmosfer pasca-konflik. Celah inilah yang berpotensi dieksploitasi oleh kelompok radikal untuk rekrutmen. Dalam konteks pencegahan dan deradikalisasi berbasis akar rumput, inisiatif Sekolah Perdamaian muncul sebagai model intervensi transformatif yang menjadikan generasi muda Poso sebagai subjek aktif perdamaian, bukan sekadar objek perlindungan.

Anatomi Kerentanan: Memetakan Akar Masalah dan Jalan Infiltrasi

Kerawanan generasi muda Poso terhadap narasi kekerasan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berakar pada tiga lapisan struktural pasca-konflik yang saling terkait. Analisis ini penting untuk merancang intervensi yang tepat sasaran.

  • Warisan Trauma dan Memori Manipulatif: Memori kolektif tentang kekerasan masa lalu, jika tidak dikelola dengan pendekatan rekonsiliatif, dapat menjadi bahan bakar untuk narasi kebencian dan balas dendam yang ditransmisikan antar generasi.
  • Frustrasi Sosio-Ekonomi dan Krisis Identitas: Keterbatasan akses pada peluang ekonomi dan pendidikan menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam. Kondisi ini menjadikan janji pemberdayaan, identitas, dan 'pembelaan' dari kelompok ekstremis terasa menarik sebagai jalan keluar semu.
  • Vakum Ruang Dialog Kritis: Minimnya wadah formal maupun non-formal untuk mendiskusikan sejarah konflik secara konstruktif dan membangun visi masa depan bersama, membuat pemuda kekurangan perspektif alternatif yang damai dan rekonsiliatif.

Sekolah Perdamaian didesain secara spesifik untuk mengintervensi ketiga lapisan kerentanan ini. Melalui pendekatan experiential learning, program ini membangun ketahanan dari dalam dengan tiga pilar utama: dekonstruksi narasi kekerasan melalui pemahaman kritis sejarah, pembekalan keterampilan resolusi konflik, dan praktik langsung proyek kolaboratif lintas kelompok mantan pihak berseberangan.

Mengonsolidasikan Keberhasilan: Rekomendasi Kebijakan untuk Skalabilitas dan Keberlanjutan

Keberhasilan Sekolah Perdamaian dalam menciptakan jaringan youth peace ambassadors—agen perdamaian muda yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini dan penyeimbang narasi di komunitas—menunjukkan efektivitas model deradikalisasi berbasis komunitas. Namun, inisiatif lokal yang vital ini menghadapi tantangan keberlanjutan akut akibat ketergantungan pada pendanaan donor dan belum diintegrasikan ke dalam kerangka kebijakan daerah. Tanpa intervensi kebijakan yang sistematis, momentum positif berisiko mandek.

Oleh karena itu, diperlukan konversi dari model inisiatif komunitas menjadi program kebijakan yang terstruktur. Berikut rekomendasi konkret untuk pengambil keputusan di tingkat daerah dan nasional:

  • Integrasi ke dalam RPJMD dan Kebijakan Pemuda Daerah: Pemerintah Kabupaten Poso perlu mengadopsi dan mengalokasikan anggaran untuk model Sekolah Perdamaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan program Dinas Pemuda dan Olahraga, menjadikannya bagian dari strategi resmi pencegahan konflik dan radikalisme.
  • Standardisasi Kurikulum dan Sertifikasi Fasilitator: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Sosial dapat berkolaborasi untuk menyusun modul standar peace education berbasis konteks lokal seperti Poso, serta menyelenggarakan program sertifikasi bagi fasilitator perdamaian dari kalangan mantan kombatan dan tokoh masyarakat.
  • Membangun Skema Pendanaan Hibrid: Membentuk skema pendanaan hibrid yang menggabungkan APBD, dana desa (untuk kegiatan di tingkat desa), dan dana CSR perusahaan, dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel, untuk memastikan keberlanjutan operasional.

Implementasi rekomendasi kebijakan ini akan mengubah Sekolah Perdamaian dari proyek percontohan yang rentan menjadi infrastruktur sosial permanen untuk perdamaian. Langkah ini bukan hanya investasi dalam pencegahan radikalisme di Poso, tetapi juga menciptakan blueprint yang dapat diadaptasi untuk konteks pasca-konflik lainnya di Indonesia, dimana pemberdayaan generasi muda sebagai aktor perdamaian menjadi kunci stabilitas jangka panjang.