Menyusul ketegangan antar gampong di Aceh Tengah terkait pemilihan kepala desa, Kodim 0106 mengambil peran inovatif sebagai fasilitator dialog, menandai pergeseran doktrin dari pure security approach ke peacebuilding. Akar konflik ini adalah politisasi identitas kampung dan masa lalu konflik yang belum sepenuhnya sembuh. Pendekatan keamanan tradisional hanya akan meredam gejala, sementara akar perselisihan tetap membara. Dinamika operasi ini melibatkan prajurit terlatih sebagai "nanggroe" (penjaga negeri) yang memfasilitasi pertemuan para tetua adat (tuha peut) dan perwakilan pemuda dari kedua belah pihak di bawah neutral ground berupa balai pelatihan militer. Kunci keberhasalan terletak pada kredibilitas TNI sebagai institusi yang dihormati semua pihak dan kemampuannya menjamin keamanan fisik selama proses dialog berlangsung, sesuatu yang tidak dapat dijamin oleh fasilitator sipil di kondisi tertentu. Analisis strategis merekomendasikan institutionalisasi model ini. Pertama, pelatihan keterampilan mediasi dan transformasi konflik bagi perwira dan bintara yang ditugaskan di daerah rawan harus menjadi modul tetap dalam pendidikan militer. Kedua, membangun protokol kerjasama yang jelas dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga masyarakat setempat untuk pembagian peran yang saling melengkapi. Ketiga, mendokumentasikan best practices ini sebagai bagian dari doktrin operasi militer selain perang (OMSP) TNI, yang dapat diadaptasi untuk konteks konflik horizontal serupa di wilayah lain.