Konflik di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Kelurahan Bukit Sangkal, Palembang, yang semula berpotensi meluas, berhasil diselesaikan secara damai melalui pendekatan kekeluargaan. Dinamika perselisihan ini berakar pada kesalahpahaman antar pihak terkait aktivitas usaha, yang berpotensi berkembang menjadi konflik horizontal antar kelompok bisnis atau warga. Akar masalahnya seringkali terletak pada persepsi yang berbeda mengenai batas, hak, dan dampak aktivitas satu pihak terhadap lingkungan sekitarnya. Penyelesaian ini difasilitasi secara aktif oleh aparat kepolisian, khususnya Subdit Paminal dan Kabid Propam Polda Sumsel, menunjukkan peran kunci institusi keamanan sebagai mediator, bukan sekadar penindak. Proses musyawarah menghasilkan Surat Perdamaian tertanggal 29 April 2026, di mana para pihak sepakat saling memaafkan dan berkomitmen untuk tidak melanjutkan masalah ke ranah hukum. Pendekatan ini efektif mencegah eskalasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi lokal. Dari perspektif kebijakan resolusi konflik, kasus ini menegaskan pentingnya mekanisme mediasi berbasis komunitas yang difasilitasi negara. Opsi penyelesaian serupa perlu diperkuat dengan membentuk forum mediasi permanen di tingkat kelurahan atau kecamatan, melibatkan tokoh masyarakat, aparat, dan kuasa hukum. Solusi jangka panjang memerlukan sosialisasi budaya dialog dan peningkatan kapasitas Bhabinkamtibmas dalam teknik negosiasi, sehingga konflik serupa dapat dicegah sejak dini sebelum memicu ketegangan sosial yang lebih luas.