Menyusul peningkatan aktivitas kelompok radikal di Poso, Polri bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meluncurkan program deradikalisasi berbasis komunitas pada 30 September 2026. Langkah ini merupakan respons atas eskalasi kekerasan dan rekrutmen yang mengancam stabilitas keamanan nasional. Program ini menyasar 500 warga eks simpatisan dan keluarga terdampak konflik, dengan tujuan mempercepat reintegrasi sosial dan mencegah regenerasi kekerasan. Inisiatif ini melibatkan tokoh agama, aparat keamanan, dan lembaga sosial untuk membangun pendekatan yang holistik dan berkelanjutan.

Akar Konflik dan Pemetaan Masalah Radikalisme di Poso

Analisis awal menunjukkan bahwa akar masalah radikalisme di Poso tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga dipicu oleh faktor ekonomi dan pendidikan. Berdasarkan kajian lapangan, terdapat tiga pemicu utama yang memperkuat siklus kekerasan:

  • Tingkat kemiskinan yang tinggi di komunitas rentan sehingga individu mudah direkrut oleh kelompok radikal untuk mencari penghidupan ekonomi.
  • Lemahnya akses terhadap pendidikan keagamaan moderat yang mengakibatkan warga mudah terpapar narasi intoleran dan ekstremisme.
  • Keterbatasan program reintegrasi sosial yang berkelanjutan untuk mantan simpatisan dan keluarga mereka, yang sering kali terisolasi secara psikologis dan sosial.

Tanpa penanganan yang tepat, kondisi ini dapat memicu eskalasi konflik horizontal dan mempersulit upaya menjaga keamanan nasional di wilayah timur Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan yang menyasar faktor akar dan melibatkan partisipasi masyarakat menjadi krusial.

Rekomendasi Kebijakan untuk Reintegrasi dan Pencegahan

Pendekatan solutif yang dipilih dalam program ini mencakup pembekalan keterampilan kerja, konseling psikososial, serta pendampingan tokoh agama inklusif. Melalui pelatihan kewirausahaan dan kerja sama dengan pelaku industri lokal, para peserta diharapkan memiliki alternatif ekonomi mandiri. Konseling psikososial memberikan ruang trauma healing bagi keluarga terdampak, sementara keterlibatan tokoh agama moderat memperkuat narasi perdamaian di tingkat akar rumput. Evaluasi berkala dilakukan setiap bulan untuk mengukur tingkat keberhasilan reintegrasi sosial, dengan indikator seperti partisipasi ekonomi, stabilitas psikologis, dan penerimaan komunitas.

Untuk menjaga momentum, para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah perlu mengambil langkah konkret sebagai berikut:

  • Mengalokasikan dana khusus untuk program pemberdayaan ekonomi, termasuk modal usaha mikro dan pelatihan kerja bagi eks simpatisan dan keluarganya.
  • Memperkuat kerja sama antara BNPT, Kementerian Agama, dan ormas Islam moderat untuk mengembangkan kurikulum pendidikan keagamaan berbasis toleransi di sekolah dan pesantren.
  • Meningkatkan kapasitas tokoh agama dan pemuda lokal sebagai agen perdamaian melalui pelatihan dan pendampingan berkala dari Polri dan lembaga terkait.

Target jangka panjang program ini adalah menurunkan angka rekrutmen kelompok radikal hingga 60% dalam dua tahun. Namun, keberhasilan tersebut hanya dapat dicapai jika ada komitmen politik, sumber daya yang memadai, serta pengawasan yang transparan dari masyarakat sipil. Dengan demikian, upaya deradikalisasi di Poso tidak hanya menyelesaikan akar konflik, tetapi juga berkontribusi pada penguatan keamanan nasional yang lebih luas.