Konflik horizontal di Desa Bandar Putih, Lampung Utara, yang dipicu oleh kompetisi atas infrastruktur jalan rusak pada 10 Mei 2026, menawarkan kaji penting tentang dinamika konflik mikro dan efektivitas mekanisme resolusi berbasis komunitas. Insiden yang melibatkan Sukirman dengan motor dan obrok jangkrik serta tiga warga lain, dari cekcok verbal hingga pemukulan, tidak hanya mengganggu ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetapi mengungkap akar masalah struktural: persaingan antar individu yang dipicu oleh ketidakmampuan infrastruktur dasar memenuhi kebutuhan bersama, sebuah pola konflik sosial yang rentan terjadi di banyak desa dengan kondisi serupa.

Analisis Sistemik: Infrastruktur sebagai Pemicu dan Mediasi Tradisional sebagai Solusi

Konflik ini bukan sekadar insiden interpersonal spontan; ia merupakan manifestasi dari kegagalan infrastruktur jalan sebagai common pool resource yang memicu kompetisi destruktif. Analisis menunjukkan peta masalah berlapis: pertama, kondisi jalan rusak menciptakan situasi dimana hanya jalur tertentu yang layak, memicu persaingan antar pengguna; kedua, ketiadaan mekanisme koordinasi atau aturan penggunaan bersama di tingkat desa; dan ketiga, respons awal yang bersifat represif tanpa pendekatan mediasi dapat memperburuk polarisasi. Intervensi akhir yang dilakukan oleh Polsek Kotabumi Kota, Bhabinsa (TNI), dan Kepala Desa Taufan melalui ‘rembuk pekon’ berhasil mengalihkan paradigma dari penegakan hukum semata ke resolusi berbasis dialog kekeluargaan. Mekanisme ini mengintegrasikan aktor kunci:

  • Aparat Keamanan (Polri/TNI): Bertransformasi dari penegak hukum menjadi fasilitator mediasi, merefleksikan pendekatan humanis Polri.
  • Pemerintah Lokal (Kepala Desa): Memanfaatkan otoritas dan kearifan lokal sebagai mediator netral.
  • Pihak Berkonflik dan Saksi: Terlibat dalam musyawarah langsung dengan fasilitasi profesional.
Proses ini menghasilkan kesepakatan damai yang dituangkan dalam surat perjanjian, menunjukkan bahwa integrasi peran Bhabinkamtibmas/Bhabinsa dan kepala desa sebagai fasilitator netral merupakan model yang efektif untuk konflik sosial di tingkat desa.

Rekomendasi Kebijakan: Dari Resolusi Mikro ke Preventif Makro

Kasus Bandar Putih bukan hanya sukses mediasi, tetapi juga preseden kebijakan untuk menangani konflik horizontal serupa di daerah lain. Rekomendasi solutif harus bersifat dua lapis: pertama, memperkuat kapasitas resolusi konflik; dan kedua, mengatasi akar masalah struktural. Untuk lapis pertama, pemerintah daerah dan instansi terkait perlu:

  • Memformalisasi dan Menskalakan Model ‘Rembuk Pekon’: Mengintegrasikan mekanisme ini dalam prosedur standar penanganan konflik mikro di desa, dengan modul pelatihan mediasi komunitas bagi Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, dan kepala desa.
  • Membangun Jejaring Mediasi Lokal: Membentuk forum mediasi desa yang terdiri dari unsur keamanan, pemerintah lokal, dan tokoh masyarakat, dengan protokol respons cepat.
Untuk lapis kedua, yakni preventif struktural, langkah kebijakan harus fokus pada:
  • Prioritisasi Perbaikan Infrastruktur Dasar: Mengidentifikasi dan memperbaiki titik-titik infrastruktur (seperti jalan rusak) yang menjadi sumber potensi konflik sosial di desa, sebagai investasi dalam stabilitas komunitas.
  • Penguatan Tata Kelola Resource Bersama di Desa: Membuat aturan atau mekanisme koordinasi sederhana untuk penggunaan infrastruktur bersama, mencegah kompetisi destruktif.
Implementasi rekomendasi ini tidak hanya akan mengurangi potensi konflik horizontal di tingkat mikro, tetapi juga menguatkan ketahanan sosial desa secara sistemik.

Untuk pengambil kebijakan di tingkat daerah dan nasional, kasus Bandar Putih menawarkan dua arahan konkret: pertama, mendorong integrasi mekanisme mediasi tradisional seperti ‘rembuk pekon’ ke dalam kebijakan penanganan konflik sosial di desa, dengan dukungan pelatihan dan protokol standar; dan kedua, menyelaraskan program pembangunan infrastruktur dasar dengan pemetaan risiko konflik sosial, sehingga perbaikan jalan atau fasilitas umum tidak hanya sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai intervensi preventif untuk menjaga stabilitas dan resolusi konflik di komunitas rural. Pendekatan dual ini—resolusi melalui mediasi dan preventif melalui infrastruktur—adalah formula kebijakan yang analitis dan solutif untuk membangun desa yang lebih damai dan resilient.