Konflik horizontal di perkotaan Indonesia kini mengalami metamorfosis struktural, bergerak dari benturan fisik lokal menjadi dinamika kompleks yang dipercepat oleh disparitas digital dan ekonomi platform. Riset Pusat Studi Konflik Urban Universitas Indonesia mengungkap bahwa dampak konflik telah meluas, tidak hanya mengancam kohesi sosial dalam interaksi langsung, tetapi juga menciptakan fragmentasi di ruang virtual dan memicu polarisasi di kalangan pengguna platform. Peta aktor konflik kini mencakup masyarakat yang terdampak langsung, pengguna digital yang terisolasi oleh algoritma, serta pelaku ekonomi mikro yang terpinggirkan oleh ketimpangan akses teknologi, dengan potensi destabilisasi terhadap tatanan publik kota secara luas.

Anatomi Konflik: Disparitas Digital sebagai Katalis Ketimpangan dan Polarisasi

Riset mengidentifikasi dua pendorong utama konflik horizontal di perkotaan yang saling memperkuat dalam struktur masalah yang multidimensional. Pertama, kesenjangan akses terhadap teknologi dan literasi digital memperparah ketimpangan ekonomi yang telah ada, menentukan siapa yang dapat berpartisipasi dalam ekonomi platform dan siapa yang terisolasi. Kedua, algoritma platform digital berfungsi sebagai mesin polarisasi yang sistematis, memperkuat echo chamber berdasarkan preferensi konsumsi atau politik, mengisolasi kelompok, dan mempercepat stigmatisasi. Paradigma konflik horizontal telah bergeser secara fundamental dari benturan fisik menjadi kampanye hate speech, framing negatif, dan disinformasi yang bersirkulasi di ruang digital sebelum turun ke jalan.

  • Pendorong Ekonomi: Ekonomi platform menciptakan lingkungan kompetitif yang memihak pihak dengan kapital digital lebih besar, memperlebar disparitas antara yang 'terhubung' dan yang 'terisolasi', sehingga memicu kecemburuan sosial dan konflik horizontal di perkotaan.
  • Pendorong Sosial-Politik: Algoritma digital yang mendorong konten polarisasi secara sistematis memperkuat segregasi kelompok, mempersulit dialog konstruktif, dan mentransformasi perbedaan menjadi antagonisme yang berpotensi konflik.
  • Pendorong Ruang Konflik: Konflik horizontal kini memiliki arena ganda: fisik dan digital. Interaksi di ruang digital sering menjadi pemicu awal sebelum eskalasinya terjadi di perkotaan, membuat peta aktor dan dinamika konflik menjadi lebih kompleks untuk diintervensi oleh kebijakan publik.

Opsi Resolusi: Pendekatan Teknokratis-Sosial untuk Mendamaikan Ruang Digital dan Fisik

Menghadapi kompleksitas konflik horizontal yang berakar pada disparitas digital, diperlukan pendekatan integratif yang bersifat teknokratis-sosial. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menenangkan konflik yang sudah terjadi, tetapi membangun sistem preventif yang mengubah arsitektur digital dan kapasitas sosial untuk mengurangi potensi konflik di perkotaan. Opsi resolusi ini harus diterapkan secara berlapis, mulai dari level regulasi platform hingga program literasi masyarakat.

  • Regulasi Algorithmic Governance: Pengambil kebijakan perlu mendorong regulasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas algoritma platform digital, dengan mengacu pada preseden seperti Digital Services Act di Eropa, untuk mengurangi polarisasi konten yang memicu konflik horizontal.
  • Program Akses dan Literasi Digital Inklusif: Implementasi program yang tidak hanya menyediakan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kapasitas literasi digital bagi kelompok rentan di perkotaan, untuk mengurangi disparitas dan memungkinkan partisipasi yang lebih setara dalam ekonomi platform.
  • Pembangunan Platform Dialog Sosial Hybrid: Membuat atau mendukung platform digital yang dirancang khusus untuk memfasilitasi dialog antar kelompok di perkotaan, mengintegrasikan ruang virtual dengan mediator konflik tradisional, untuk mencegah eskalasi dari digital ke fisik.

Untuk mengatasi konflik horizontal di perkotaan yang dipicu disparitas digital, pengambil kebijakan di tingkat kota dan nasional harus menerapkan rekomendasi yang konkret dan berlapis. Langkah pertama adalah mengembangkan Kebijakan Digital Kota yang holistik, mengintegrasikan regulasi algoritma, program literasi inklusif, dan platform dialog sosial dalam satu framework kohesif. Selanjutnya, perlu dibentuk forum multi-pihak yang melibatkan pemerintah kota, platform digital, akademisi, dan masyarakat untuk secara berkala memetakan dinamika konflik dan mengevaluasi efektivitas intervensi. Pendekatan ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi berorientasi pada transformasi struktural yang mengurangi akar ketimpangan dan polarisasi di ruang digital dan fisik perkotaan.