Konflik komunal yang melanda Kabupaten Poso sepanjang 2024–2025 telah meninggalkan luka mendalam—tidak hanya kerusakan fisik, tetapi juga trauma psikososial dan kehancuran ekonomi yang sistemik. Ribuan warga terpaksa mengungsi, usaha mikro gulung tikar, dan kepercayaan sosial antarkelompok runtuh. Sebagai respons, Pemerintah Kabupaten Poso bersama TNI/Polri resmi meluncurkan Satuan Tugas (Satgas) Rekonsiliasi pada 5 Oktober 2026. Satgas ini dirancang khusus untuk menangani pemulihan trauma dan memulihkan sektor ekonomi mikro yang lumpuh. Akar konflik tidak tunggal: persaingan politik lokal dan perebutan akses sumber daya alam—seperti lahan dan air—telah dibalut sentimen agama, memperuncing ketegangan antarkelompok. Pemetaan awal mengidentifikasi aktor kunci—pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, pemuda, dan pelaku usaha mikro—yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda yang perlu diakomodasi dalam proses resolusi.

Analisis Akar Konflik dan Peta Aktor: Faktor Pemicu yang Saling Terkait

Berdasarkan analisis awal, konflik komunal Poso dipicu oleh interaksi faktor struktural dan kultural. Alih-alih semata-mata bernuansa agama, konflik ini lebih merupakan hasil dari persaingan politik lokal yang tidak terkendali dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Berikut rincian faktor pemicu dan aktor yang terlibat:

  • Persaingan politik lokal: Perebutan posisi kepala desa dan akses anggaran desa yang dimanfaatkan untuk mobilisasi massa dengan simbol agama.
  • Perebutan sumber daya alam: Konflik perbatasan lahan pertanian dan izin usaha tambang rakyat yang tidak transparan, memicu klaim sepihak antarwarga.
  • Sentimen identitas: Elite lokal menggunakan narasi agama untuk membangun solidaritas eksklusif dan memecah belah komunitas.
  • Aktor kunci: Pemerintah daerah, TNI/Polri, tokoh agama, pemuda, dan pelaku usaha mikro—masing-masing memiliki kepentingan yang perlu diakomodasi dalam resolusi.

Tanpa pemahaman utuh terhadap akar ini, intervensi hanya bersifat sementara. Satgas Rekonsiliasi Poso telah memetakan aktor-aktor tersebut sebagai dasar merancang program penyuluhan dan mediasi tanah yang melibatkan semua pihak.

Strategi Resolusi dan Rekomendasi Kebijakan: Memulihkan Trauma dan Ekonomi Secara Terpadu

Satgas mengadopsi pendekatan dua jalur: pemulihan psikososial dan ekonomi. Untuk trauma healing, Satgas menyediakan konseling kelompok dan aktivitas seni-budaya lintas agama yang memfasilitasi pencairan ketegangan. Di sisi ekonomi, pelatihan kewirausahaan bersama dirancang untuk menciptakan interaksi positif sambil meningkatkan pendapatan. Zona ekonomi kerukunan, sebagai solusi jangka panjang, akan memberikan insentif pajak dan kemudahan perizinan bagi usaha yang melibatkan anggota dari berbagai latar belakang. Mediasi tanah menjadi prioritas karena konflik agraria merupakan pemicu utama kekerasan. Satgas juga memastikan transparansi anggaran melalui sistem pelaporan publik dan partisipasi aktif tokoh lokal dalam setiap tahap program.

Keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan dukungan lintas sektor. Tanpa sanksi tegas terhadap pelanggaran batas lahan dan politisasi agama, upaya rekonsiliasi bisa kehilangan momentum. Oleh karena itu, pengambil kebijakan di tingkat provinsi dan pusat perlu mendorong revisi regulasi tata kelola sumber daya alam, memperkuat kapasitas mediasi aparat keamanan, dan menyediakan dana khusus untuk pemulihan ekonomi mikro berbasis komunitas. Hanya dengan pendekatan yang mengintegrasikan keadilan struktural dan rekonsiliasi sosial, konflik komunal di Poso dapat diselesaikan secara berkelanjutan.