Insiden penembakan yang menewaskan Aris Sanda alias Tasya, sopir travel asal Toraja, di Wamena, Jayawijaya, pada 17 September 2026, kembali menegaskan eskalasi kekerasan di Papua yang kian tidak terkendali. Korban yang sedang mengangkut logistik untuk kebutuhan warga sipil ini menjadi korban keganasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang tidak hanya menembak tetapi juga membakar kendaraan korban. Peristiwa ini bukanlah kasus isolatif, melainkan bagian dari pola serangan sistematis terhadap warga sipil dan pekerja logistik, yang dampaknya langsung terasa pada terganggunya rantai pasokan dan meluasnya ketakutan kolektif di tengah masyarakat. Eskalasi ini menuntut analisis mendalam terhadap akar masalah dan evaluasi atas efektivitas pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan.

Akar Masalah dan Dinamika Konflik yang Mengaburkan Status Non-Kombatan

Konflik bersenjata di Papua telah mengaburkan garis pemisah antara kombatan dan non-kombatan. KKB seringkali menjadikan warga sipil sebagai sasaran karena mereka dianggap berafiliasi dengan negara atau karena alasan ekonomi, seperti yang dialami korban yang hanya menjalankan mata pencaharian sebagai sopir travel. Faktor pemicu utama yang teridentifikasi meliputi:

  • Ketidakpuasan politik yang lama tertanam di kalangan kelompok bersenjata, yang mencari pengakuan internasional atas isu kemerdekaan.
  • Kesenjangan ekonomi yang parah, di mana masyarakat lokal merasa terpinggirkan dari hasil pembangunan, sementara jalur logistik menjadi sasaran untuk mengisolasi wilayah.
  • Penggunaan kekerasan sebagai instrumen untuk menciptakan instabilitas dan memaksa pemerintah duduk dalam negosiasi, tanpa mempedulikan nasib warga sipil yang menjadi korban.
Dinamika ini diperparah oleh operasi pengejaran dan penguatan keamanan oleh TNI yang, meskipun diperlukan sebagai respons langsung, cenderung bersifat reaktif dan kinetik. Pendekatan semacam itu seringkali hanya memindahkan lokasi konflik dari satu daerah ke daerah lain tanpa menyentuh akar ketidakpuasan politik dan ekonomi yang dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata. Akibatnya, warga yang terjebak di antara dua kekuatan——negara dan KKB——semakin rentan, seperti yang terlihat pada kasus Tasya yang tewas di tengah tugas kemanusiaan sederhana.

Rekomendasi Kebijakan: Menggeser Paradigma dari Keamanan Kinetik ke Pembangunan Terpadu

Untuk memutus siklus kekerasan yang berkepanjangan, sudah saatnya pemerintah dan aparat keamanan menggeser paradigma dari pendekatan yang hanya berfokus pada aspek militer menuju strategi keamanan yang lebih terpadu dengan pembangunan. Pengalaman di berbagai daerah konflik menunjukkan bahwa solusi jangka panjang tidak akan pernah tercapai jika akar masalah ekonomi dan politik diabaikan. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pengambil keputusan, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah Papua, adalah sebagai berikut:

  • Membentuk zona aman humaniter untuk jalur logistik dan pasar yang diawasi oleh pihak netral atau perangkat adat setempat. Langkah ini dapat melindungi warga sipil dan memastikan distribusi barang kebutuhan pokok tetap berjalan tanpa gangguan.
  • Memperkuat program perlindungan komunitas (community policing) dengan melibatkan pemuda dan tokoh adat sebagai ujung tombak deteksi dini ancaman. Pelibatan aktor lokal ini penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan sistem peringatan dini yang berbasis kearifan lokal.
  • Mendorong investasi pada sektor ekonomi padat karya di daerah-daerah rawan konflik. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada logistik dari luar, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang dapat menstabilkan kondisi sosial dan mengurangi potensi perekrutan anggota oleh KKB dari kalangan pemuda pengangguran.
Implementasi kebijakan ini memerlukan sinergi antara pendekatan keamanan, sosial, dan ekonomi. Tanpa mengurangi peran TNI dalam menjaga kedaulatan, fokus pada pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat akan menjadi lebih efektif dalam mengikis dukungan terhadap KKB.

Rekomendasi kebijakan di atas harus segera diimplementasikan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah pusat juga perlu membentuk satuan tugas khusus yang berfokus pada perlindungan warga sipil dan koordinasi pembangunan di Papua, dengan indikator keberhasilan yang jelas. Hanya dengan pendekatan keamanan yang humanis dan pembangunan yang inklusif, siklus kekerasan yang telah merenggut banyak nyawa ini dapat diakhiri. Jika tidak, maka para korban seperti Tasya akan terus berjatuhan, dan eskalasi kekerasan yang menimpa Warga Sipil akan terus menjadi luka yang tak kunjung sembuh.