Strategi Baru BNPT: Pendekatan Deradikalisasi Berbasis Keluarga dan Ekonomi di Daerah Rawan

Dalam konteks penyelesaian konflik horizontal berbasis ideologi ekstrem, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menginisiasi transformasi strategi dari respons yang bersifat represif ke pendekatan preventif yang berfokus pada akar sosial dan ekonomi. Pergeseran ini merepresentasi pemahaman yang lebih mendalam bahwa kerentanan terhadap radikalisme—khususnya di daerah yang memiliki riwayat konflik ideologis—sering tidak terletak pada doktrin ideologis tunggal, tetapi pada struktur sosial yang rapuh akibat deprivasi ekonomi, disintegrasi hubungan sosial, dan pencarian identitas yang frustasi, terutama di kalangan pemuda di daerah tertinggal. Strategi baru ini menempatkan unit mikro sosial, yaitu keluarga dan kelompok pertemanan, sebagai titik awal dinamika konflik sebelum meluas ke level masyarakat, sehingga intervensi di level ini menjadi kritis.

Analisis Kerentanan Sosio-Ekonomi sebagai Pemicu Konflik Horizontal

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa fenomena radikalisme di banyak daerah rawan tidak muncul sebagai isolasi ideologis, tetapi sebagai akibat dari kondisi struktural yang kompleks. Konflik horizontal berbasis ideologi ekstrem sering dimulai dan dipelihara dalam ruang mikro yang aman dari pengawasan publik, seperti dalam keluarga yang mengalami tekanan ekonomi berat atau dalam kelompok pertemanan pemuda yang mengalami alienasi sosial. Analisis sistematis terhadap akar kerentanan ini mengidentifikasi tiga faktor pemicu utama yang saling berkait:

• Deprivasi Ekonomi: Ketidakmampuan mengakses lapangan kerja yang stabil dan inklusif di daerah tertinggal menciptakan frustasi material yang dapat dialihkan menjadi resentment terhadap sistem sosial dan negara, menyediakan landasan emosional bagi narasi radikal.
• Disintegrasi Sosial: Runtuhnya fungsi keluarga sebagai unit kontrol sosial primer, sering karena tekanan ekonomi atau migrasi, mengurangi kemampuan deteksi dini terhadap gejala penyimpangan ideologis pada anggota keluarga.
• Pencarian Identitas yang Frustasi: Pemuda di daerah dengan sedikit akses pada pendidikan berkualitas dan mobilitas sosial sering mencari pengakuan dan identitas dalam kelompok yang menawarkan narasi kesatuan dan perlawanan, termasuk kelompok ekstrem.

Pendekatan preventif berbasis keluarga dan ekonomi yang diusung BNPT, dengan demikian, bukan hanya strategi deradikalisasi, tetapi lebih mendasar sebagai strategi prevensi konflik horizontal melalui stabilisasi struktur sosial.

Rekomendasi Kebijakan untuk Sinergi Strategi Preventif

Strategi baru BNPT yang terdiri dari Program 'Keluarga Tangguh' dan kemitraan ekonomi dengan koperasi serta UMKM menawarkan kerangka solutif yang multi-dimensional. Namun, keberhasilan implementasi dan dampak nyata terhadap resolusi konflik horizontal bergantung pada sinergi kebijakan yang kuat antar lembaga negara dan aktor non-negara. Rekomendasi kebijakan berikut dirancang untuk memastikan strategi ini tidak beroperasi secara terisolasi, tetapi menjadi bagian dari sistem jaringan pengaman sosial-ekonomi yang berkelanjutan:

• Integrasi Program Keluarga Tangguh dengan Sistem Perlindungan Sosial Nasional: BNPT perlu membangun protokol kerja yang formal dengan Kementerian Sosial untuk mengintegrasikan pelatihan deteksi gejala awal radikalisme dalam keluarga dengan program bantuan sosial dan pendampingan keluarga yang sudah ada, sehingga intervensi menjadi holistik.
• Penciptaan Jalur Ekonomi Inklusif melalui Kemitraan Lintas Sektor Kementerian Koperasi dan UKM harus didorong untuk mengembangkan skema kemitraan khusus yang menyediakan akses modal, pelatihan keterampilan, dan pasar bagi UMKM yang secara aktif merekrut dan melibatkan bukan hanya mantan narapidana terorisme, tetapi juga populasi pemuda rentan di daerah rawan sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi.
• Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil sebagai Early Warning System: BNPT harus merancang mekanisme pelaporan dan respons yang aman dan terpercaya bagi organisasi masyarakat sipil, termasuk kelompok keagamaan moderat dan LSM lokal, untuk berfungsi sebagai sistem deteksi dini dan pendampingan sosial di level komunitas, memperkuat jangkauan strategi preventif di luar kapasitas negara.

Transformasi pendekatan BNPT ini, jika didukung oleh sinergi kebijakan yang solid, memiliki potensi untuk mengubah paradigma penanganan konflik ideologis dari sekadar penindakan terhadap individu ke pembangunan ketahanan sosial di level komunitas dan keluarga. Kepada pengambil kebijakan di BNPT, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, serta pemerintah daerah, rekomendasi konkret adalah untuk secara cepat membentuk tim kerja lintas kementerian/lembaga dengan mandat spesifik mengimplementasi integrasi program dan alokasi anggaran yang terfokus pada daerah rawan, dengan indikator keberhasilan yang jelas terkait penurunan angka kerentanan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal.