Markas Besar TNI dan Polri telah menyusun strategi baru pencegahan konflik komunal yang beralih dari pendekatan keamanan reaktif ke penguatan 'soft power' kewilayahan. Akar perubahan ini adalah evaluasi bahwa pendekatan represif seringkali hanya meredam gejala di permukaan, bahkan berpotensi memantik resistensi yang lebih luas. Strategi baru menitikberatkan pada peran prajurit dan polisi sebagai fasilitator dialog dan agen pembangunan sosial di wilayah rawan. Dinamika implementasi meliputi pembentukan satuan tugas terpadu di tingkat Korem dan Polres yang berfokus pada deteksi dini konflik horizontal. Mereka akan dilengkapi dengan modul pelatihan resolusi konflik dan komunikasi damai. Program unggulan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam memfasilitasi forum kerukunan warga, mengidentifikasi isu yang berpotensi memecah belah, dan menghubungkan komunitas dengan layanan mediasi. Analisis strategis menunjukkan bahwa keberhasilan model ini bergantung pada integrasi dengan stakeholder sipil. Rekomendasi konkret adalah membangun platform data bersama antara TNI-Polri dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil untuk pemetaan kerentanan konflik yang real-time. Selain itu, perlu ada mekanisme pertanggungjawaban publik atas kinerja satuan tugas ini, diukur dari penurunan insiden konflik horizontal, bukan dari operasi keamanan semata. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun ketahanan sosial dari akar rumput.