Strategi BNPT dalam pencegahan radikalisasi kini mengalami transformasi paradigmatis dari pendekatan keamanan reaktif ke model integratif yang menyasar akar masalah. Transformasi ini menjadi respons mendesak terhadap dinamika ancaman yang semakin mengapitalisasi kerentanan konflik horizontal di berbagai wilayah, seperti Poso, Ambon, dan beberapa daerah di Jawa. Kelompok ekstremis secara sistematis menyulut kembali memori kolektif dan retakan sosial pasca-konflik sebagai bahan bakar utama perekrutan mereka. Fenomena ini mengubah konflik lokal yang sporadis menjadi radikalisasi terstruktur, sehingga tidak hanya mengancam kohesi sosial di tingkat komunitas, tetapi juga berpotensi merongrong keamanan nasional secara berkelanjutan.
Anatomi Radikalisasi: Memanfaatkan Trauma Horizontal sebagai Pintu Rekrutmen
Analisis intelijen sosial mengungkap pola sistematis yang digunakan kelompok ekstremis untuk menginfiltrasi daerah rawan. Mereka mengadopsi model 'pemulihan luka lama', yang beroperasi melalui tiga tahap kunci. Tahap pertama adalah identifikasi retakan sosial, berupa pemetaan kesenjangan ekonomi, ketidakpuasan terhadap pembangunan, serta sentimen identitas (agama, etnis) yang masih hidup. Tahap kedua adalah reaktivasi memori konflik, melalui narasi sejarah yang dibangkitkan via komunikasi interpersonal dan media alternatif untuk memicu rasa ketidakamanan dan ketidakadilan masa lalu. Tahap final adalah penyediaan 'solusi' identitas, di mana narasi ekstrem ditawarkan sebagai jalan keluar, menggantikan identitas lokal yang terpecah dengan identitas kelompok radikal yang eksklusif. Pola ini menunjukkan bahwa pendekatan represif saja gagal menyentuh akar masalah berupa kerentanan sosial dan trauma kolektif yang menjadi fondasi radikalisasi.
Strategi Integratif BNPT: Membangun Daya Tahan Sosial sebagai Fondasi Pencegahan
Merespons anatomi ancaman tersebut, BNPT bersama kementerian/lembaga terkait merancang strategi multidimensional yang berfokus pada pembangunan resilience (daya tahan) sosial di tingkat komunitas. Strategi ini terdiri dari tiga pilar operasional utama:
- Pemetaan dan Penguatan Agen Perdamaian Lokal: Mengidentifikasi dan melatih 'local peace actors' seperti guru, tokoh pemuda, dan mantan kombatan yang telah berintegrasi. Mereka menjadi garis depan deteksi dini, karena memiliki akses dan kepercayaan sosial yang tidak dimiliki aparat negara.
- Integrasi Modul Ketahanan Ideologi dalam Program Ekonomi: Menggandeng program pemberdayaan ekonomi desa (misalnya dari Kemendes PDTT) di daerah rawan, dengan memasukkan modul penguatan imunitas sosial terhadap narasi ekstrem. Peningkatan kesejahteraan harus disertai kapasitas masyarakat untuk mengenali dan menolak propaganda radikal.
- Platform Kolaborasi Data untuk Pemantauan Kerentanan: Membangun sistem integrasi data antara BNPT, Kemendagri, dan Kemenko Polhukam untuk memantau indikator kerentanan sosial secara real-time, sehingga intervensi pencegahan dapat lebih tepat sasaran dan berbasis data.
Untuk mengoptimalkan strategi integratif ini, diperlukan rekomendasi kebijakan konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan. Pertama, perlu institusionalisasi program 'local peace actors' melalui peraturan atau pedoman operasional bersama antara BNPT dan pemerintah daerah, agar memiliki legitimasi dan sumber daya yang stabil. Kedua, integrasi modul ketahanan ideologi ke dalam program ekonomi harus diwajibkan melalui amendemen pada guidelines program pemberdayaan di daerah rawan konflik, dengan indikator keberhasilan yang mencakup tingkat pemahaman masyarakat terhadap narasi ekstrem. Ketiga, platform kolaborasi data perlu dikembangkan menjadi sebuah sistem early warning nasional untuk konflik horizontal dan radikalisasi, dengan data sharing protocol yang jelas dan melibatkan akademisi serta organisasi masyarakat sipil untuk analisis yang lebih mendalam. Implementasi rekomendasi ini akan menguatkan fondasi strategi pencegahan BNPT, menjadikan konflik horizontal bukan sebagai titik masuk radikalisme, tetapi sebagai titik awal pembangunan perdamaian yang berkelanjutan.