Strategi preventif Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam meredam radikalisme dan konflik horizontal di daerah rawan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan struktural. Wilayah dengan riwayat konflik agama atau etnis menunjukkan kerentanan tinggi terhadap narasi eksklusif yang dapat memperuncing polarisasi sosial dan menjadi katalis bagi ketidakstabilan. Pemerintah daerah dan aktor non-negara lainnya harus berperan aktif dalam memetakan dinamika lokal yang kompleks ini.

Analisis Akar Konflik dan Keterkaitan Radikalisme dengan Ketegangan Sosial

Analisis BNPT mengonfirmasi bahwa pemicu radikalisme dan konflik horizontal di daerah rawan seringkali saling bertautan, membentuk lingkaran ketidakstabilan yang sulit diputus. Faktor ekonomi berupa kesenjangan dan pengangguran, rendahnya kualitas pendidikan yang kritis, serta paparan konten digital yang memecah belah, menjadi faktor yang saling memperkuat. Pendekatan yang mengabaikan keterkaitan ini berisiko hanya mengatasi gejala tanpa menyentuh akar masalah struktural.

  • Faktor Struktural: Minimnya akses ekonomi dan ketimpangan pembangunan di daerah pinggiran menciptakan ruang subur bagi narasi kambing hitam dan permusuhan antarkelompok.
  • Faktor Kognitif: Kurangnya pendidikan yang menanamkan nilai toleransi dan literasi digital membuat masyarakat rentan terhadap propaganda dan berita bohong.
  • Faktor Komunikasi: Algoritma media sosial yang memperkuat ruang gema (echo chambers) mengakselerasi polarisasi dan mengkristalkan identitas yang eksklusif.

Strategi represif yang dominan di masa lalu terbukti kurang efektif dalam membangun ketahanan sosial jangka panjang, sehingga pergeseran menuju paradigma preventif dan berbasis masyarakat menjadi keniscayaan.

Membangun Strategi Integratif: Dari Pilar Kebijakan ke Implementasi Kontekstual

Strategi baru BNPT yang berfokus pada tiga pilar—pendidikan dan dialog, pemberdayaan ekonomi, serta deteksi dini berbasis masyarakat—menggambarkan perubahan paradigma yang tepat. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang kontekstual dan berkelanjutan di tingkat lokal. Kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah harus melampaui koordinasi administratif menuju penyusunan program yang benar-benar merespon kebutuhan spesifik daerah rawan.

Program seperti fasilitasi dialog di pesantren dan sekolah, serta pemberdayaan ekonomi kelompok rentan, perlu dikawal dengan indikator outcome yang jelas, bukan sekadar output. Misalnya, keberhasilan dialog harus diukur dari berkurangnya prasangka antar kelompok, bukan hanya dari jumlah pertemuan yang diselenggarakan.

Kelemahan potensial terletak pada kapasitas dan keberlanjutan. Fasilitator lokal—tokoh agama, guru, dan pemuda—yang dilatih seringkali kekurangan sumber daya dan dukungan institusional pasca-pelatihan untuk menjadi agen perdamaian yang efektif.

Rekomendasi Kebijakan Konkret untuk Penguatan Strategi Preventif

Untuk meningkatkan dampak strategi BNPT, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang lebih integratif dan berorientasi pada sistem. Rekomendasi berikut ditujukan kepada para pengambil keputusan di tingkat nasional dan daerah:

  • Institusionalisasi Indikator Kerukunan: Kementerian Dalam Negeri perlu mengintegrasikan indikator kerukunan sosial dan kerentanan radikalisme ke dalam sistem pemantauan pembangunan daerah (seperti dalam perencanaan dan evaluasi RPJMD). Ini akan memaksa pemerintah daerah menjadikan pencegahan konflik horizontal sebagai prioritas yang terukur dan mendapatkan alokasi anggaran yang memadai.
  • Penguatan Ekosistem Agen Perdamaian: Program pelatihan fasilitator lokal BNPT harus dikaitkan dengan skema pendanaan desa atau program CSR berkelanjutan. Agen perdamaian perlu diberikan mandat dan sumber daya konkret (misalnya, akses ke platform digital, dana kegiatan kecil) untuk menginisiasi proyek perdamaian di komunitasnya.
  • Kontra-Narasi yang Partisipatif: Alih-alih platform digital yang dikelola secara top-down, pemerintah perlu memfasilitasi dan mendanai pembuatan konten positif tentang kerukunan oleh komunitas lintas agama/etnis itu sendiri. Konten yang autentik dan berasal dari komunitas memiliki daya sebar dan persuasi yang lebih kuat dibandingkan narasi resmi.

Pendekatan preventif terhadap radikalisme dan konflik horizontal di daerah rawan harus dipahami sebagai investasi fundamental dalam ketahanan nasional. Strategi BNPT yang telah bergeser ini perlu diperkuat dengan komitmen politik yang kuat, alokasi anggaran yang memadai, dan sistem monitoring yang transparan untuk memastikan bahwa stabilitas sosial dibangun dari akar rumput.