Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, bukan sekadar lokus geografis, tetapi sebuah laboratorium konflik horizontal yang menyimpan memori kolektif trauma akibat konflik komunal masif akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Fragmentasi sosial berdasarkan identitas agama dan etnis yang tercipta pasca periode berdarah tersebut telah mengkristal, memperumit upaya rekonsiliasi dan stabilitas jangka panjang. Dalam konteks ini, inisiatif Desa Tangguh Konflik (Destanflik) muncul sebagai respons kebijakan kolaboratif antara Pemerintah Daerah, TNI, dan organisasi masyarakat sipil, menandai pergeseran paradigma kritis dari pendekatan keamanan represif menuju pembangunan sosial-ekonomi inklusif sebagai fondasi perdamaian yang berkelanjutan.

Mendekonstruksi Akar Konflik Poso: Analisis Holistik Melampaui Prasangka

Memahami dinamika konflik Poso semata melalui lensa agama adalah simplifikasi yang berisiko mengabaikan variabel struktural yang lebih fundamental. Analisis kami mengidentifikasi lapisan kompleksitas yang saling berkait, di mana trauma historis berpotensi dipicu oleh dinamika kontemporer. Faktor-faktor krusial yang menjadi akar masalah meliputi:

  • Fragmentasi Akses Ekonomi: Kontrol atas sumber daya alam dan peluang ekonomi yang seringkali terbagi menurut garis identitas kelompok, memicu kecemburuan struktural dan melemahkan kohesi sosial.
  • Dinamika Demografis dan Klaim Agraria: Perubahan komposisi penduduk akibat migrasi menciptakan ketegangan terkait kepemilikan tanah dan hak-hak tradisional yang belum terselesaikan secara adil.
  • Instrumentalisasi Politik Identitas: Elite politik lokal kerap memobilisasi sentimen agama atau etnis untuk meraih dukungan, memanfaatkan memori kolektif yang masih rentan.
  • Lemahnya Infrastruktur Resolusi Konflik: Mekanisme mediasi adat dan formal pascakonflik seringkali tidak berfungsi optimal, meninggalkan ruang kosong bagi eskalasi ketegangan.

Oleh karena itu, pendekatan Destanflik harus dibangun di atas premis bahwa ketangguhan harus berasal dari dalam struktur sosial komunitas itu sendiri, melalui partisipasi proporsional semua kelompok dalam tata kelola pembangunan.

Strategi Empat Pilar Destanflik dan Rekomendasi Kebijakan untuk Skalabilitas

Keberhasilan awal Destanflik di Poso menunjukkan bahwa transformasi dari zona merah menuju laboratorium perdamaian memerlukan intervensi multidimensi yang terintegrasi. Model ini berfokus pada empat pilar strategis yang bersifat solutif dan memberdayakan:

  • Pilar Ekonomi Inklusif: Pengembangan usaha bersama lintas kelompok, seperti koperasi pemasaran komoditas unggulan (cokelat), menciptakan interdependensi ekonomi dan membangun kepercayaan melalui kepentingan material bersama.
  • Pilar Sosial-Budaya Rekonektif: Penyelenggaraan festival budaya tahunan yang menampilkan kesenian semua kelompok sebagai warisan bersama Kabupaten Poso, bertujuan membangun narasi identitas yang lebih luas dan inklusif.
  • Pilar Komunikasi dan Narasi: Membangun ruang dialog aman dan media komunitas untuk melawan narasi kebencian serta mempromosikan cerita-cerita sukses koeksistensi.
  • Pilar Kelembagaan Partisipatif: Penguatan kapasitas Tim Kerja Destanflik di tingkat desa yang terdiri dari perwakilan proporsional semua kelompok, untuk merancang, memantau, dan mengevaluasi program pembangunan bersama.

Berdasarkan analisis terhadap implementasi keempat pilar tersebut, kami merekomendasikan langkah-langkah kebijakan konkret berikut untuk pengambil keputusan di tingkat nasional dan daerah:

Pertama, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi perlu mengintegrasikan indikator ketangguhan konflik dan inklusi sosial ke dalam kriteria penilaian Dana Desa, dengan alokasi insentif khusus bagi desa yang berhasil membangun kohesi lintas kelompok. Kedua, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus mengembangkan modul pelatihan bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat tentang manajemen konflik dan mediasi berbasis kearifan lokal Poso, sekaligus mendokumentasikan best practices Destanflik sebagai model nasional. Ketiga, perlu dibentuk forum multi-stakeholder berkala yang melibatkan pemerintah daerah, TNI/Polri, CSO, dan perwakilan komunitas agama/etnis untuk memantau early warning system dan secara kolektif merespons potensi ketegangan, mengubah Poso dari simbol konflik menjadi episentrum inovasi perdamaian.