Pasca pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa kota besar, muncul pola polarisasi komunitas berdasarkan dukungan politik yang bisa berpotensi mengarah pada konflik horizontal non-fisik seperti stigmatisasi dan pengucilan sosial. Analisis menunjukkan akar masalahnya adalah penggunaan narasi identitas kelompok yang eksklusif selama kampanye, yang kemudian terus dipelihara oleh media sosial dan kelompok pendukung. Dinamika ini memperkuat segregasi di tingkat komunitas, bahkan di lingkungan tempat tinggal. Strategi solutif yang bisa diterapkan melibatkan intervensi multi-pihak: pemerintah kota perlu menginisiasi program 'rekonsiliasi pasca-pilkada' melalui forum budaya dan olahraga yang melibatkan tim dari kandidat yang berbeda. Lembaga masyarakat harus mengembangkan modul pendidikan untuk mengurangi bias politik dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, penting untuk mendorong platform media lokal untuk melakukan kampanye konten yang menekankan nilai-nilai bersama sebagai warga kota, bukan identitas partisan. Evaluasi keberhasilan strategi ini dapat dilihat dari survei indeks kerukunan sosial yang dilakukan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik daerah.