Kajian strategis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap peta kompleks konflik horizontal di Kabupaten Tolikara, yang mengakibatkan kerusuhan sporadis dan menggerus kohesi sosial masyarakat Papua. Studi komprehensif ini menempatkan sentimen keagamaan, disparitas ekonomi, dan friksi elit politik lokal sebagai pemicu utama ketegangan yang berulang, serta menggeser narasi dari sekadar masalah intoleransi permukaan menuju analisis akar permasalahan struktural yang mendalam. Dampaknya meluas, tidak hanya mengganggu perdamaian komunitas tetapi secara signifikan menghambat efektivitas program-program pembangunan yang berlangsung di wilayah tersebut.

Analisis Struktural: Interaksi Faktor Sara, Ekonomi, dan Politik Lokal

Menurut hasil analisis BRIN, konflik di Tolikara bukanlah fenomena tunggal, melainkan produk dari interaksi sistemik tiga dimensi. Pertama, dimensi sosial-keagamaan, di mana narasi eksklusif yang disebarkan melalui media sosial memicu polarisasi masyarakat. Kedua, dimensi ekonomi, berupa ketimpangan akses terhadap pembangunan, seperti infrastruktur dan lapangan kerja, yang menciptakan rasa ketidakadilan akut di kalangan kelompok marginal. Ketiga, dimensi politik, di mana kompetisi dan konsolidasi kekuasaan di kalangan elite lokal—seringkali memanfaatkan sentimen dari dua dimensi sebelumnya—memperkeruh situasi. Kombinasi ini diperparah oleh sistem dualisme kepemimpinan antara otoritas formal pemerintah dan kepemimpinan adat tradisional, menciptakan vacuum of authority yang rentan terhadap manipulasi. Untuk memetakan dinamika ini secara lebih detail, berikut rincian faktor penghambat perdamaian:

  • Pemicu Konflik: Kombinasi narasi eksklusif di ruang digital, kesenjangan ekonomi yang dirasakan tidak adil, dan kontestasi politik lokal.
  • Aktor Penting: Elite politik lokal, tokoh agama, tokoh adat, pemuda (baik sebagai korban maupun agen konflik), dan masyarakat sipil.
  • Media Eskalasi: Platform media sosial menjadi sarana utama penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dan mempercepat polarisasi sosial.

Rekomendasi Kebijakan Terintegrasi: Dari Analisis Menuju Aksi Konkret

Berdasarkan studi mendalam yang dilakukan, BRIN merekomendasikan pendekatan tritunggal yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang dirancang untuk mengatasi akar permasalahan, bukan sekadar mengobati gejala permukaan. Rekomendasi ini dibentuk dengan preseden dari kebijakan pembangunan perdamaian di berbagai wilayah konflik, dengan penyesuaian kontekstual terhadap karakteristik sosial-budaya Papua.

Pertama, pembentukan dan penguatan forum dialog permanen yang dimoderasi secara netral. Forum ini harus melibatkan secara inklusif tokoh agama lintas iman, pemimpin adat dari berbagai marga, perwakilan pemuda, dan pemerintah daerah. Fasilitasi aktif oleh pemerintah pusat, misalnya melalui Kementerian Dalam Negeri atau Kantor Staf Presiden, dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan dan output yang berbasis konsensus.

Kedua, desain ulang program ekonomi agar benar-benar inklusif dan partisipatif. Ini bukan sekadar program bantuan, tetapi intervensi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi yang setara, dengan prioritas pada kelompok pemuda dan kelompok marginal yang paling rentan terpapar narasi konflik. Kemitraan dengan pelaku usaha lokal dan nasional dapat menjadi kunci.

Ketiga, implementasi program literasi media dan pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual. Materi pendidikan harus dapat membangun ketahanan kritis masyarakat terhadap informasi yang berpotensi memecah belah, sekaligus memperkuat identitas kebangsaan yang inklusif dan penghormatan terhadap keberagaman.

Bagi para pengambil kebijakan di tingkat kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten Tolikara, urgensi implementasi pendekatan tritunggal ini tidak bisa ditawar. Langkah konkret yang dapat segera diambil adalah mengalokasikan anggaran khusus untuk program dialog dan ekonomi inklusif dalam APBD/APBN, sekaligus memfasilitasi pembuatan roadmap perdamaian jangka menengah-panjang yang disepakati seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antara pendekatan keamanan (security approach) dengan pendekatan pembangunan dan dialog sosial (social cohesion approach) menjadi kunci untuk membangun fondasi perdamaian yang berkelanjutan dan mandiri di Tolikara.