Residu konflik sektarian yang membekas sejak awal 2000-an di Poso, Sulawesi Tengah, masih menyisakan luka sosial dan kecurigaan antarkelompok. Meskipun kekerasan terbuka telah mereda, dinamika baru yang dipicu oleh isu pendirian tempat ibadah dan penyebaran konten intoleransi terus mengancam stabilitas wilayah. Pada 20 Agustus lalu, sebanyak 50 tokoh agama dan masyarakat dari berbagai latar belakang duduk bersama dalam Forum Dialog Lintas Iman yang difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Agama (Kemenag). Pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Damai Berkelanjutan sebagai langkah konkret meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan lintas iman secara sistematis. Skala dampak konflik horizontal ini tidak hanya dirasakan oleh komunitas lokal, tetapi juga berpotensi mengganggu investasi dan mobilitas sosial di kawasan Indonesia Timur.

Analisis Akar Konflik dan Dinamika Saat Ini di Poso

Konflik Poso tidak semata-mata berlatar belakang perbedaan agama, melainkan juga akumulasi dari ketidakadilan struktural, lemahnya penegakan hukum, dan perebutan sumber daya ekonomi. Berdasarkan hasil forum dan data dari BNPT, faktor pemicu yang masih aktif meliputi:

  • Residu kekerasan sektarian: Kenangan traumatis dan narasi permusuhan yang diwariskan lintas generasi memperkuat segregasi sosial;
  • Isu pendirian rumah ibadat: Proses perizinan yang tidak transparan dan sentimen identitas seringkali menjadi pintu masuk konflik simbolis;
  • Penyebaran konten intoleransi: Platform digital dimanfaatkan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan provokasi yang mengarah pada polarisasi komunitas;
  • Kesenjangan ekonomi: Minimnya interaksi ekonomi antarumat memperkuat sekat-sekat sosial dan mengurangi rasa saling memiliki.

Forum lintas iman ini berhasil mengidentifikasi bahwa tanpa adanya mekanisme deteksi dini yang inklusif, potensi eskalasi konflik tetap tinggi. Oleh karena itu, kesepakatan untuk membentuk tim pemantau bersama menjadi pencapaian krusial dalam menjaga kesinambungan dialog antaragama di Poso. Perlu dicatat bahwa perdamaian di Poso membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan partisipatif.

Rekomendasi Strategis untuk Perdamaian Berkelanjutan

Deklarasi Damai Berkelanjutan yang ditandatangani oleh para tokoh agama dan masyarakat memberikan kerangka kerja bagi upaya perdamaian jangka panjang. Namun, dokumen tersebut perlu diterjemahkan ke dalam aksi konkret yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Beberapa rekomendasi yang muncul dari forum difokuskan pada penguatan ekonomi lokal antarumat dan program pertukaran pemuda antarkelompok. Dua pendekatan ini dipilih karena mampu membangun kepercayaan melalui interaksi langsung dan saling ketergantungan ekonomi. Langkah-langkah strategis yang direkomendasikan meliputi:

  • Pembentukan koperasi lintas iman: Mengelola usaha bersama di sektor pertanian dan pariwisata untuk menciptakan ikatan ekonomi yang saling menguntungkan;
  • Program pertukaran pemuda: Mengirim pemuda dari berbagai komunitas untuk tinggal sementara di lingkungan yang berbeda, sehingga terjadi pertukaran budaya dan penghapusan stereotip;
  • Pembentukan pusat mediasi komunitas: Menyediakan ruang aman bagi penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal dengan melibatkan tokoh lintas iman;
  • Integrasi konten toleransi dalam kurikulum lokal: Memasukkan narasi damai dan sejarah resolusi konflik Poso ke dalam bahan ajar sekolah.

Bagi para pengambil kebijakan, langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan adalah mengalokasikan dana desa untuk kegiatan ekonomi bersama lintas iman serta memperkuat kapasitas tim pemantau bersama yang telah disepakati dalam forum. Pemerintah daerah bersama BNPT dan Kemenag perlu memastikan bahwa forum lintas iman ini tidak bersifat seremonial, melainkan menjadi platform berkelanjutan yang terukur kinerjanya. Dengan pendekatan struktural dan kultural yang simultan, dialog antaragama di Poso dapat menjadi model resolusi konflik bagi daerah lain yang rentan mengalami konflik horizontal serupa.