Poso, Sulawesi Tengah, kembali menjadi sorotan setelah forum dialog antar agama yang melibatkan tokoh Islam, Kristen, Hindu, dan penghayat kepercayaan berhasil merumuskan deklarasi bersama menolak kekerasan dan ujaran kebencian. Wilayah ini memiliki luka mendalam akibat konflik horizontal bernuansa agama pada awal 2000-an yang menelan ribuan korban jiwa, meninggalkan trauma kolektif, dan memperkuat prasangka antar kelompok. Meskipun konflik terbuka telah mereda, dampaknya masih terasa hingga kini—provokasi bermuatan SARA di media sosial kerap memicu ketegangan sosial yang mengancam stabilitas kawasan. Deklarasi ini menjadi sinyal penting bagi pengambil kebijakan bahwa upaya rekonsiliasi harus diperkuat secara sistematis untuk mencegah eskalasi konflik di masa depan.

Analisis Akar Masalah: Politik Lokal dan Kesenjangan Ekonomi

Berdasarkan hasil diskusi dalam forum dialog antar agama, setidaknya terdapat tiga faktor pemicu utama yang memerlukan penanganan terstruktur. Pertama, faktor politik lokal—di mana perebutan kekuasaan dan akses sumber daya sering dibingkai dalam narasi keagamaan, memperkuat polarisasi antar kelompok. Kedua, ketimpangan ekonomi—kesenjangan akses terhadap lapangan kerja, pendidikan, dan infrastruktur dasar menimbulkan kecemburuan sosial yang mudah dieksploitasi oleh aktor provokatif. Ketiga, provokasi media sosial—penyebaran ujaran kebencian dan hoaks berbasis SARA melalui platform digital menjadi katalis yang mempercepat eskalasi konflik. Para pemuka agama mengakui bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup tanpa penguatan kohesi sosial dan rekonsiliasi berkelanjutan. Oleh karena itu, forum ini menekankan pentingnya mengurai akar masalah secara holistik agar kerukunan dapat dibangun di atas fondasi yang kokoh.

  • Politik lokal: Perebutan akses kekuasaan yang dibingkai secara sektarian memperdalam segregasi horizontal.
  • Ketimpangan ekonomi: Kesenjangan dalam akses pekerjaan dan pendidikan dasar memperkuat sentimen negatif lintas kelompok.
  • Provokasi media sosial: Algoritma platform digital memperkuat penyebaran konten SARA yang memicu polarisasi.

Rekomendasi Kebijakan: Memperkuat Kerukunan Melalui Pendekatan Terpadu

Forum dialog antar agama di Poso telah menghasilkan kesepakatan konkret untuk membangun pusat kerukunan antarumat beragama yang berfungsi sebagai wadah mediasi dan edukasi toleransi. Langkah operasionalnya mencakup integrasi pesan perdamaian dalam setiap kegiatan ibadah dan aksi sosial keagamaan. Namun, agar inisiatif ini berkelanjutan, diperlukan dukungan kebijakan yang terukur. Pertama, pemerintah daerah perlu mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara khusus untuk operasional pusat kerukunan ini, termasuk pelatihan fasilitator dialog dan program literasi digital tentang bahaya ujaran kebencian. Kedua, perlu diperketat pengawasan konten bermuatan SARA di media sosial bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan sanksi tegas bagi provokator. Ketiga, program ekonomi inklusif lintas kelompok harus digalakkan untuk mengurangi kesenjangan dan membangun interdependensi positif antar komunitas.

Bagi para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah, momentum dialog antar agama di Poso ini tidak boleh berhenti pada deklarasi simbolis. Investasi pada pusat kerukunan dan program rekonsiliasi berbasis bukti (evidence-based) harus menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Langkah konkret yang dapat segera dilakukan antara lain mengintegrasikan kurikulum toleransi dalam pendidikan formal, memperkuat peran tokoh agama sebagai agen perdamaian, dan membangun sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi potensi konflik. Hanya dengan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan, Poso dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengelola konflik horizontal dan memperkuat kohesi sosial di Indonesia.