Kebijakan publik dana desa, yang awalnya dirancang sebagai stimulus pembangunan, kini menghadapi ujian strategis sebagai instrumen pencegahan konflik di wilayah rentan seperti Papua dan Kalimantan Barat. Evaluasi mendalam terhadap implementasinya mengungkap paradoks potensial: alokasi dana yang tidak dikelola dengan prinsip inklusivitas dan transparansi justru berisiko memperdalam polarisasi antar-kelompok, mengubah program pemersatu menjadi pemicu konflik horizontal baru. Kebijakan ini, karenanya, tak lagi hanya soal efektivitas anggaran, melainkan uji coba terhadap kapasitas negara dalam membangun perdamaian dari tingkat tapak akar rumput.

Analisis Akar Masalah dan Kegagalan Implementasi

Potensi konflik yang mengancam program dana desa berakar pada tiga dimensi kegagalan kebijakan publik. Pertama, kegagalan diagnosis struktural di tingkat perencanaan. Banyak desa di daerah rawan konflik memiliki kapasitas teknis yang terbatas untuk mengidentifikasi titik nyala kerentanan sosial, sehingga perencanaan anggaran cenderung bersifat teknis-proyektanpa menyentuh persoalan eksklusi dan ketidakadilan. Kedua, mekanisme pengambilan keputusan yang tidak partisipatif. Di wilayah dengan heterogenitas etnis dan agama tinggi, musyawarah desa (musdes) yang tidak inklusif dapat mempertegas fault line antar-kelompok, terutama ketika keputusan mengenai prioritas proyek dirasakan timpang. Ketiga, persoalan tata kelola.

  • Lemahnya mekanisme pengawasan partisipatif dari warga dan kelompok marjinal membuka ruang bagi persepsi ketidakadilan dan korupsi.
  • Pendekatan proyek jangka pendek terbukti gagal membangun modal sosial yang tahan lama, padahal ketahanan komunitas inilah kunci utama menghadapi potensi gesekan di masa depan.
  • Dinamika di lapangan menunjukkan bahwa konflik sering kali berakar pada persaingan memperebutkan sumber daya dan akses terhadap program pembangunan, termasuk dana desa itu sendiri.

Reorientasi Kebijakan: Menuju Desain Dana Desa yang Transformative

Mengatasi kerentanan tersebut memerlukan reorientasi mendasar dalam kebijakan pemanfaatan dana desa, dari sekadar mendanai pembangunan fisik menjadi investasi sosial untuk perdamaian. Strategi pertama adalah menerbitkan kerangka kebijakan publik yang eksplisit. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi perlu segera menyusun Peraturan Menteri atau Panduan Teknis khusus tentang Pemanfaatan Dana Desa untuk Penguatan Kohesi Sosial dan Pencegahan Konflik. Panduan ini harus dilengkapi dengan indikator hasil yang terukur dan bisa diaudit, seperti persentase partisipasi kelompok marjinal dalam musdes, jumlah laporan kekerasan antar-kelompok yang menurun, atau peningkatan kerjasama ekonomi lintas identitas.

Strategi kedua adalah memperkuat aktor kunci. Peran Pendamping Desa harus ditingkatkan dari sekadar fasilitator administratif menjadi mediator dan agen perdamaian. Hal ini memerlukan pelatihan intensif tentang resolusi konflik, negosiasi, dan manajemen musyawarah inklusif. Selain itu, perlu dibentuk forum multi-pihak di tingkat desa yang melibatkan perwakilan dari semua kelompok, tokoh adat, agama, dan pemuda untuk mengawal proses perencanaan dan pengawasan dana secara kolektif.

Strategi ketiga, dan yang paling transformatif, adalah mendorong inisiatif berbasis komunitas yang menggunakan dana desa sebagai modal sosial untuk membangun interdependensi positif. Beberapa rekomendasi kebijakan konkret yang perlu didorong oleh Kementerian Desa dan pemerintah daerah adalah:

  • Mendorong pembentukan "Sekolah Perdamaian Desa" sebagai wadah dialog reguler dan pendidikan multikultural yang didanai secara berkelanjutan dari dana desa.
  • Mengalokasikan porsi khusus dana desa untuk usaha ekonomi bersama (joint venture) lintas kelompok etnis atau agama, sehingga membangun kepentingan ekonomi bersama yang dapat meredam prasangka.
  • Membuat mekanisme insentif berupa Dana Matching bagi desa yang berhasil merancang dan melaksanakan program pencegahan konflik partisipatif dengan indikator keberhasilan yang jelas.

Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan strategis yang perlu segera diambil oleh pembuat kebijakan publik adalah mengintegrasikan indikator perdamaian dan inklusi sosial secara eksplisit ke dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (SIPPD) untuk dana desa. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Desa, harus menerbitkan regulasi yang mewajibkan desa-desa di wilayah rawan konflik untuk menyertakan Rencana Aksi Perdamaian Desa (RAPD) sebagai bagian tak terpisahkan dari RPJMDes dan RKPDes. Hanya dengan mendesain ulang dana desa dari instrumen pembangunan menjadi instrumen pencegahan konflik yang cerdas dan adaptif, kita dapat mengubahnya dari potensi pemecah belah menjadi pilarnya perdamaian dan ketahanan sosial di daerah-daerah yang paling membutuhkan.