Kebijakan mediasi sebagai instrumen utama resolusi konflik horizontal di Indonesia menghadapi tantangan mendasar berupa kesenjangan implementasi yang tajam antara area urban dan daerah terpencil. Disparitas ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan akses terhadap proses penyelesaian damai, tetapi juga membahayakan stabilitas sosial di wilayah-wilayah konflik laten, seperti perbatasan dan pedalaman, yang melibatkan jutaan penduduk. Studi yang dilaksanakan oleh Pilar-Resolusi mengungkap sebuah gambaran yang kontras: tingkat keberhasilan penyelesaian konflik komunitas di daerah urban mencapai 78%, didukung oleh infrastruktur teknologi dan mediator profesional. Sebaliknya, di daerah terpencil, hanya 35% kasus yang berhasil memasuki proses formal, mengindikasikan kegagalan sistemik kebijakan dalam menjangkau masyarakat marginal.
Analisis Penyebab: Desentralisasi yang Biasa dan Pendanaan yang Timpang
Disparitas dalam implementasi kebijakan mediasi ini bukanlah fenomena insidental, melainkan buah dari kegagalan struktural dalam perancangan dan eksekusi kebijakan. Analisis kami mengidentifikasi dua akar masalah utama. Pertama, model desentralisasi yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 2/2021 tentang Penyelesaian Konflik Sosial, meski memberikan mandat kepada pemerintah daerah, gagal menyediakan kerangka untuk adaptasi kontekstual. Modul mediasi nasional yang kaku sering kali tidak selaras dengan dinamika konflik di daerah terpencil yang kental dengan muatan historis, kultural, dan kearifan lokal. Kedua, terdapat pola pendanaan yang sangat bias urban. Data menunjukkan 70% alokasi dana untuk program mediasi tersentralisasi di kota-kota besar, sehingga daerah terpencil mengalami defisit sumber daya krusial untuk membangun infrastruktur pendukung.
Akibat langsung dari kesenjangan struktural ini adalah implementasi yang terhambat di lapangan. Proses mediasi di wilayah terpencil sering kali terhenti pada tahap awal karena keterbatasan kapasitas yang mencakup:
- Infrastruktur Komunikasi: Tidak adanya sistem komunikasi dasar untuk koordinasi antar-desa atau dengan instansi pusat.
- Kapasitas Mediator: Minimnya pelatihan berkelanjutan bagi mediator lokal, meninggalkan mereka tanpa kapasitas teknis atau legitimasi budaya yang memadai.
- Logistik dan Akses: Ketidakmampuan untuk menjangkau lokasi konflik yang terisolasi secara geografis.
Rekomendasi Solutif: Dari Modul Kontekstual hingga Pemerataan Teknologi
Untuk menutup jurang implementasi ini, diperlukan intervensi kebijakan yang strategis, berbasis bukti, dan multidimensi. Pendekatan satu-for-all sudah terbukti gagal. Oleh karena itu, rekomendasi pertama adalah pengembangan dan adopsi modul mediasi berbasis kearifan lokal untuk setiap wilayah rawan konflik. Modul ini harus dikurasi melalui kolaborasi tripartit antara pemerintah pusat, akademisi lokal, dan pemangku adat, dengan tujuan mengintegrasikan norma-norma penyelesaian konflik yang hidup dalam masyarakat. Hal ini akan memperkuat legitimasi budaya proses mediasi dan meningkatkan tingkat penerimaan.
Rekomendasi kedua fokus pada penguatan aktor utama, yaitu penguatan kapasitas dan insentif bagi mediator lokal. Program pelatihan berkelanjutan harus dirancang tidak hanya untuk keterampilan teknis mediasi, tetapi juga pemahaman konflik spesifik wilayah. Sistem insentif yang memadai diperlukan agar peran mediator tidak sekadar simbolik, tetapi menjadi profesi yang dihargai dan berkelanjutan, mencegah brain drain dari daerah terpencil.
Rekomendasi ketiga adalah reformasi pola alokasi pendanaan dan pemanfaatan teknologi. Anggaran harus dialokasikan secara proporsional dengan beban konflik dan tingkat kerawanan, bukan berdasarkan kepadatan penduduk semata. Selain itu, teknologi komunikasi terjangkau dapat dimanfaatkan untuk menciptakan digital bridge, seperti platform konsultasi dan pelatihan daring untuk mediator di daerah terisolir, serta sistem pelacakan kasus yang terintegrasi.
Kepada para pengambil kebijakan, baik di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah, kami merekomendasikan langkah konkret: segera memprakarsai Pilot Project Modul Mediasi Kontekstual di 2-3 wilayah terpencil dengan konflik laten tinggi. Proyek percontohan ini, dilengkapi dengan evaluasi ketat dan pendanaan khusus, akan menjadi bukti konsep (*proof of concept*) yang berharga. Hasilnya dapat digunakan untuk merevisi Peraturan Pemerintah No. 2/2021, dengan memasukkan klausul khusus tentang standar adaptasi lokal dan skema pendanaan afirmatif, sehingga transformasi dari kebijakan yang tertulis menjadi implementasi yang merata dan efektif benar-benar dapat terwujud.