Program pemulihan ekonomi pasca-konflik di Poso, Sulawesi Tengah, yang digerakkan oleh kolaborasi pemerintah dan lembaga donor internasional, telah berhasil membangun infrastruktur reintegrasi mantan kombatan melalui mekanisme pelatihan kewirausahaan dan pendirian koperasi bersama. Namun, di balik capaian ini, evaluasi struktural mengungkap ketidaksetaraan baru dalam lanskap sosial-ekonomi wilayah. Akar masalah berupa kesenjangan akses terhadap program, terutama bagi pemuda non-kombatan, serta keterbatasan modal usaha skala mikro, justru berpotensi melanggengkan kondisi yang rentan konflik. Fenomena ini mengancam mengerdilkan keberhasilan reintegrasi dan menjadi celah bagi narasi radikalisme sisa untuk bertahan di kalangan generasi muda yang merasa teralienasi dari pembangunan.

Devolusi Konflik: Dari Kekerasan Fisik ke Disparitas Ekonomi dan Segregasi Sosial

Dinamika pascakonflik di Poso saat ini tidak lagi ditandai dengan konfrontasi terbuka, melainkan telah mengalami devolusi menjadi konflik laten berbasis ekonomi dan identitas. Koeksistensi yang tampak di permukaan bersifat rapuh, didukung oleh kegiatan ekonomi bersama namun dibatasi oleh segregasi permukiman dan pergaulan berdasarkan garis identitas keagamaan. Ancaman utama telah bergeser menjadi indoktrinasi diam-diam yang beroperasi melalui jaringan sosial tertutup, pendidikan informal, dan praktik pernikahan yang memperkuat prasangka antar kelompok. Kondisi ini menciptakan ekosistem yang memungkinkan radikalisme sisa tetap hidup, menunggu momentum untuk meregenerasi ketegangan.

  • Faktor Pemicu Kerentanan Baru: Keberhasilan reintegrasi mantan kombatan yang tidak diimbangi dengan program ekonomi inklusif untuk seluruh pemuda rentan menciptakan kecemburuan sosial dan perasaan ketidakadilan baru.
  • Peta Aktor dan Kepentingan: Aktor utama terdiri dari penerima manfaat program (mantan kombatan), pemuda umum yang terpinggirkan, jaringan radikal sisa, pemerintah daerah sebagai fasilitator, serta lembaga donor dengan agenda pemantauan terbatas.
  • Risiko Siklus Konflik: Tanpa intervensi menyeluruh, disparitas ekonomi yang timpang dan segregasi sosial berpotensi menjadi pemicu siklus kekerasan baru dalam jangka menengah-panjang.

Rekomendasi Kebijakan: Strategi Trilogi untuk Pemulihan Holistik dan Pencegahan Regenerasi Konflik

Menyikapi kompleksitas situasi, diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga integratif secara sosial-budaya. Pendekatan parsial selama ini terbukti gagal menyentuh akar masalah kesenjangan dan segregasi. Strategi harus bergerak melampaui logika kompensasi menuju logika pembangunan inklusif yang berkelanjutan, dengan memadukan intervensi ekonomi, pendidikan, dan rekayasa sosial untuk membangun kohesi yang autentik.

  • Pertama, Perluasan Cakupan dan Penguatan Sistem Pemantauan: Program ekonomi harus diperluas jangkauannya secara signifikan, tidak hanya fokus pada mantan kombatan, tetapi mencakup seluruh pemuda rentan dari semua kelompok di wilayah rawan konflik. Mekanisme seleksi harus transparan dan melibatkan peran serta masyarakat. Sistem pemantauan dan evaluasi perlu diubah menjadi partisipatif, melibatkan pemuda, tokoh adat, dan agama untuk mengukur dampak sosial, bukan hanya indikator ekonomi semata.
  • Kedua, Pembangunan Infrastruktur Kolaborasi Lintas Kelompok: Pemerintah perlu membangun pusat inovasi dan teknologi (technopark) lokal yang berfungsi ganda. Selain sebagai inkubator usaha dan akses modal bagi usaha mikro, ruang ini harus dirancang secara sengaja sebagai arena interaksi sosial positif yang memaksa kolaborasi lintas identitas. Program di dalamnya harus dirancang berbasis tim yang heterogen.
  • Ketiga, Integrasi Pendidikan Preventif ke dalam Kurikulum Formal dan Informal: Pendidikan multikultural, resolusi konflik, dan kewirausahaan harus diintegrasikan ke dalam kurikulum muatan lokal di semua jenjang sekolah di Poso. Selain itu, diperlukan program sertifikasi dan pendampingan bagi para guru dan penyelenggara pendidikan informal (seperti majelis taklim) untuk membekali mereka dengan materi yang menangkal narasi radikal dan membangun toleransi.

Keberlanjutan perdamaian di Poso bergantung pada kemampuan pengambil kebijakan untuk melihat pemulihan ekonomi pascakonflik sebagai investasi sosial jangka panjang, bukan sekadar proyek rehabilitasi teknis. Pemerintah pusat dan daerah, melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, perlu menyusun Grand Design Pemulihan Pasca-Konflik Poso yang mengadopsi trilogi strategi di atas. Desain ini harus memiliki peta jalan jelas dengan target terukur, anggaran berkelanjutan, dan mekanisme evaluasi independen yang melibatkan akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Hanya dengan pendekatan yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan, siklus kekerasan dapat diputus secara permanen dan radikalisme sisa kehilangan lahannya untuk tumbuh.