Polarisasi politik pasca-siklus elektoral, yang dipicu fragmentasi identitas dan diperparah ketimpangan ekonomi struktural, telah memunculkan ancaman nyata terhadap stabilitas sosial Indonesia. Dalam konteks ini, Forum Kebangsaan yang menghimpun mantan pimpinan MPR dan DPR dari periode 1999-2024 memberikan masukan kritis kepada pemerintah. Forum ini menegaskan bahwa dinamika tersebut merupakan bom waktu yang, jika tidak diantisipasi dengan kebijakan strategis dan inklusif, dapat memicu konflik horizontal yang menggerus sendi-sendi kohesi sosial bangsa. Masukan tersebut tidak hanya berhenti pada analisis diagnostik, tetapi juga menawarkan kerangka solutif untuk sebuah proyek besar rekonsiliasi nasional yang berkelanjutan.

Anatomi Kerentanan: Membedah Akar Konflik Horizontal di Tengah Fragmentasi

Analisis yang diusung Forum Kebangsaan mengidentifikasi tiga lapis kerentanan yang saling terkait dan memperlemah ketahanan sosial. Pertama, polarisasi politik yang berulang setiap siklus pemilu meninggalkan jejak permusuhan yang dalam di tingkat akar rumput, mengubah perbedaan pilihan politik menjadi permusuhan identitas. Kedua, fragmentasi identitas berdasarkan SARA, yang sering dieksploitasi untuk kepentingan elektoral jangka pendek, semakin mengkristal dan mengurangi ruang untuk nalar kolektif. Ketiga, ketimpangan ekonomi antarwilayah dan antarkelompok menjadi bahan bakar ketidakpuasan yang mudah disulut menjadi konflik horizontal. Ketiga faktor ini membentuk ekosistem yang rentan, di mana insiden kecil dapat dengan cepat meluas menjadi kerusuhan sosial yang massif, mengancam integrasi nasional dan memporak-porandakan kohesi sosial yang telah dibangun.

Rekomendasi awal dari forum menekankan pentingnya pendekatan yang tidak sekadar reaktif, tetapi transformatif. Hal ini meliputi:

  • Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan: Mentransformasi kurikulum dari hafalan ideologi menjadi pemahaman praktis tentang negosiasi, mediasi konflik, dan penghargaan atas keberagaman dalam bingkai kebangsaan.
  • Penguatan Dialog Antarkelompok: Membangun mekanisme dialog yang terstruktur dan berkelanjutan di tingkat lokal, melibatkan pemuka agama, tokoh adat, pemuda, dan perempuan sebagai agen perdamaian.
  • Konsensus Elite Politik: Mendorong komitmen nyata dari para elite di DPR dan partai politik untuk menurunkan tensi politik dan memprioritaskan agenda pembangunan inklusif di atas kepentingan kelompok sempit.

Peta Jalan Rekonsiliasi: Dari Wacana ke Institusi dan Program Konkret

Merespon diagnosis mendalam tersebut, Forum Kebangsaan tidak berhenti pada analisis. Forum merancang peta jalan kebijakan yang bersifat institusional dan programatik untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional. Peta jalan ini dirancang untuk menciptakan infrastruktur sosial yang tangguh dalam mencegah dan menyelesaikan konflik.

  • Dewan Rekonsiliasi dan Kohesi Nasional: Membentuk lembaga independen beranggotakan tokoh lintas generasi, kelompok, dan latar belakang yang memiliki kredibilitas tinggi. Dewan ini berfungsi sebagai fasilitator nasional untuk dialog sulit, pemantau kohesi sosial, dan perumus rekomendasi kebijakan untuk Presiden dan MPR.
  • Program 'Desa Damai': Meluncurkan program terintegrasi di daerah rawan konflik dan tertinggal yang menyatukan tiga pilar: pembangunan ekonomi berbasis komunitas, unit mediasi konflik permanen di desa, dan pendidikan multikultural praktis. Program ini bertujuan memutus mata rantai ketimpangan yang sering menjadi pemicu konflik.
  • Regulasi Konten Media yang Konstruktif: Mendorong penguatan regulasi dan etika media untuk mencegah hate speech dan disinformasi, sekaligus memberikan insentif bagi pemberitaan yang mendorong dialog dan pemahaman antarkelompok.
  • Forum Dialog Periodik Masyarakat Sipil: Menginstitusionalisasi forum dialog berkala di tingkat nasional dan daerah sebagai early warning system. Forum ini menjadi kanal resmi bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi dan mendeteksi dini potensi gesekan sosial sebelum meledak.

Peta jalan ini menempatkan rekonsiliasi nasional bukan sebagai event seremonial, tetapi sebagai proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen politik tinggi, alokasi sumber daya yang memadai, serta partisipasi aktif seluruh komponen bangsa, dengan DPR dan MPR memainkan peran kunci dalam fungsi pengawasan dan legislasi.

Rekomendasi kebijakan konkret yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah bersama DPR adalah: Menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembentukan Dewan Rekonsiliasi dan Kohesi Nasional dalam 100 hari pertama pemerintahan mendatang, dengan mandat dan komposisi sebagaimana dirumuskan Forum Kebangsaan. Perpres ini akan menjadi dasar hukum sekaligus sinyal politik kuat bahwa negara serius membangun infrastruktur perdamaian. Selanjutnya, DPR perlu mengalokasikan anggaran khusus dalam APBN 2025 untuk pilot project Program 'Desa Damai' di 10 provinsi prioritas, serta merevisi UU Pers dan UU ITE untuk memperkuat rambu-rambu pemberitaan yang mendukung kohesi sosial, lengkap dengan mekanisme penegakan yang adil dan transparan. Langkah-langkah institusional ini akan mengubah wacana menjadi aksi nyata yang terukur dampaknya terhadap ketahanan sosial bangsa.