Konflik horizontal berkepanjangan antara kelompok Dang dan Newegalen di Distrik Kwamki Narama, Mimika, Papua, telah menelan 23 korban jiwa dan mengganggu stabilitas sosial selama lebih dari setahun. Pertikaian yang berakar pada sengketa sejarah dan siklus balas dendam turun-temurun ini menunjukkan pola kekerasan komunal yang sulit diputus. Akses mudah terhadap senjata tradisional seperti busur, anak panah, dan parang menjadi katalis yang memperparah eskalasi konflik, sementara upaya perdamaian sebelumnya gagal karena bersifat seremonial tanpa disertai pelucutan senjata secara sistematis.

Analisis Akar Konflik dan Kegagalan Mediasi Sebelumnya

Konflik suku di Mimika ini tidak muncul secara tiba-tiba. Faktor-faktor pemicu yang perlu diuraikan secara sistematis meliputi:

  • Sejarah persengketaan lahan dan sumber daya yang tidak terselesaikan selama puluhan tahun, menciptakan dendam lintas generasi.
  • Siklus balas dendam (endemic revenge) yang mengikat setiap anggota kelompok dalam kewajiban moral untuk membalas kekerasan, sehingga konflik sulit dihentikan tanpa intervensi struktural.
  • Ketersediaan senjata tradisional yang melimpah: busur, anak panah, dan parang digunakan tidak hanya untuk berburu tetapi juga sebagai alat perang. Kemudahan akses ini membuat setiap ketegangan kecil bisa meledak menjadi pertumpahan darah.
  • Kegagalan mediasi terdahulu karena hanya berfokus pada gencatan senjata tanpa menangani inti masalah—kepemilikan dan penggunaan alat kekerasan. Perdamaian yang lahir dari kesepakatan lisan mudah runtuh saat terjadi insiden kecil.

Kapolres Mimika AKBP Alfredo Agustinus Rumbiak mengambil langkah mediasi yang bersifat solutif dengan mendatangi langsung kedua kubu. Pendekatan ini menggeser paradigma dari sekadar fasilitasi kesepakatan damai menjadi penegakan prasyarat perdamaian yang konkret: pengumpulan senjata secara total. Kebijakan ini merupakan opsi penyelesaian yang esensial untuk memutus siklus kekerasan, dengan memusnahkan semua alat perang yang dimiliki masyarakat dari kedua belah pihak. Tawaran ini menguji komitmen sejati kelompok untuk berdamai, di mana perdamaian tidak lagi sekadar kata-kata tetapi diukur dari tindakan nyata menyerahkan sarana kekerasan.

Rekomendasi Kebijakan untuk Memutus Siklus Kekerasan

Keberhasilan inisiatif mediasi dan pengumpulan senjata ini bergantung pada konsistensi tindak lanjut dari aparat keamanan (Polres Mimika dan TNI) serta pemerintah daerah. Rekomendasi kebijakan konkret yang dapat diambil pengambil keputusan adalah:

  • Membentuk tim verifikasi independen yang melibatkan tokoh adat dan agama setempat untuk memastikan pelucutan senjata berjalan tuntas dan transparan, serta mencegah penyembunyian atau pemindahan senjata ke lokasi lain.
  • Mengintegrasikan rekonsiliasi berbasis komunitas dengan program ekonomi alternatif, seperti pelatihan keterampilan dan pembukaan lapangan kerja yang tidak terikat pada identitas kelompok, untuk mengurangi ketergantungan pada solidaritas suku yang rentan konflik.
  • Meningkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk kehadiran negara yang nyata, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan dan pemerintahan pulih. Tanpa kepercayaan, upaya mediasi akan kembali mandek.

Untuk para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat, langkah pertama adalah memastikan bahwa proses pengumpulan senjata tidak hanya bersifat seremonial. Diperlukan mediasi berkelanjutan dengan target waktu yang jelas, disertai sanksi tegas bagi pihak yang menyembunyikan senjata. Selanjutnya, alokasikan anggaran khusus untuk program pascakonflik yang menyentuh akar masalah ekonomi dan sosial. Hanya dengan pendekatan holistik seperti ini, konflik suku di Mimika, Papua, dapat diakhiri secara permanen dan menjadi preseden bagi penyelesaian konflik horizontal serupa di wilayah lain.