Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) bersama ormas-ormas keagamaan utama mengembangkan modul kerukunan umat beragama yang akan diimplementasikan di daerah-daerah rawan konflik. Inisiatif ini berangkat dari analisis bahwa akar konflik bernuansa SARA seringkali dipicu oleh rendahnya pemahaman dan interaksi positif antarpemeluk agama, serta mudahnya isu sensitif dipolitisasi. Daerah dengan sejarah konflik atau transisi demografi keagamaan menjadi wilayah prioritas. Modul yang dikembangkan bersifat praktis dan kontekstual, berisi materi tentang nilai-nilai universal setiap agama yang mendukung perdamaian, teknik dialog antaragama, manajemen konflik berbasis komunitas, serta peran tokoh agama sebagai mediator. Penggandengan ormas lintas agama sejak fase perancangan dimaksudkan untuk memastikan modul memiliki legitimasi dan dapat diterima oleh semua pihak. Dinamika sosial media yang memperuncing perbedaan menjadi tantangan tersendiri yang juga diantisipasi dalam modul. Strategi solutif dari program ini adalah membangun ketahanan sosial dari dalam komunitas beragama sendiri. Rekomendasi kebijakan lanjutan mencakup: (1) mengintegrasikan modul ke dalam kurikulum pelatihan bagi penyuluh agama, guru pendidikan agama, dan dai, (2) membentuk forum kerukunan umat beragama (FKUB) yang lebih mandiri dan proaktif di tingkat kabupaten/kota, dengan dukungan anggaran yang memadai, (3) menyelenggarakan pertukaran pemuda lintas agama untuk program live-in dan pengabdian masyarakat bersama, serta (4) membuat sistem pemantauan early warning terhadap ujaran kebencian dan provokasi di media sosial dengan melibatkan relawan digital dari ormas keagamaan untuk kontra-narasi yang menyejukkan.