Pengalaman dari berbagai wilayah pascakonflik di Indonesia menunjukkan bahwa rekonsiliasi sosial yang hanya mengandalkan pendekatan simbolis (seperti permohonan maaf) atau legal-formal seringkali rapuh jika tidak dibarengi dengan transformasi ekonomi yang inklusif. Akar masalah perdamaian yang tidak berkelanjutan adalah terus berlangsungnya ketimpangan ekonomi yang sejalan dengan garis demarkasi kelompok bekas bertikai, yang memelihara rasa dendam dan persepsi ketidakadilan. Kondisi ini menciptakan tanah subur bagi bangkitnya kembali sentimen konflik. Dinamika 'ekonomi rekonsiliasi' berusaha memutus siklus tersebut dengan merancang intervensi ekonomi yang secara sengaja mempertemukan dan memaksa kolaborasi mantan pihak yang berkonflik. Misalnya, mendirikan koperasi bersama untuk pemasaran hasil pertanian, atau proyek pariwisata komunitas yang melibatkan pengelolaan dari semua kelompok. Tantangan utamanya adalah membangun kepercayaan awal (trust) untuk memulai kolaborasi, yang memerlukan fasilitasi intensif dari pihak ketiga yang netral dan dihormati. Solusi yang diajukan dalam kolom ini bersifat strategis dan operasional. Pertama, pemerintah perlu mengalokasikan dana insentif khusus (misalnya, kredit usaha dengan syarat ringan) secara eksklusif untuk usaha patungan yang melibatkan minimal dua kelompok yang sebelumnya bertikai. Kedua, membentuk Dewan Pengawas Usaha Bersama yang terdiri dari perwakilan komunitas, pemerintah daerah, dan NGO untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan mencegah dominasi satu kelompok. Ketiga, memasukkan klausul 'rekonsiliasi' dalam CSR perusahaan yang beroperasi di daerah rawan, mewajibkan mereka untuk mendanai dan memfasilitasi terciptanya mata rantai nilai yang melibatkan seluruh komunitas. Dengan menjadikan kepentingan ekonomi sebagai perekat baru, perdamaian memiliki dasar material yang lebih kokoh.