Paradigma bottom-up dalam kebijakan resolusi konflik horizontal di Indonesia adalah kebutuhan mendesak untuk mengatasi konflik yang seringkala diabaikan oleh pendekatan top-down yang dominan. Akar masalah dari konflik horizontal seringkala terkait dengan dinamika lokal yang tidak bisa dipahami oleh kebijakan yang dibuat dari pusat tanpa partisipasi lokal. Dinamika konflik horizontal berkembang dalam konteks lokal yang spesifik, sehingga solusi yang diberikan dari pusat seringkala tidak efektif dan bahkan memperparah ketegangan. Opsi penyelesaian mencakup desentralisasi kebijakan resolusi konflik dan penguatan kapasitas lokal untuk merancang solusi sesuai konteks mereka sendiri. Dibutuhkan desentralisasi kebijakan resolusi konflik, sehingga pemerintah daerah bisa merancang dan menjalankan strategi resolusi yang sesuai dengan konteks lokal mereka. Selain itu, penguatan kapasitas lokal bisa memastikan bahwa solusi dirancang oleh orang-orang yang memahami dinamika konflik secara mendalam dan memiliki legitimasi di masyarakat.