Konflik sumber daya di pesisir Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, telah berkembang dari sekadar gesekan kepentingan menjadi dinamika horizontal berbahaya yang mengancam ketahanan ekonomi dan pangan lokal. Konflik ini berpusat pada tumpang tindih penggunaan lahan dan air antara komunitas petani dan petambak, di mana aktivitas budidaya tambak berkontribusi pada intrusi air asin yang merusak sawah, sementara limbah dari kegiatan tersebut mencemari saluran irigasi. Siklus aksi saling melaporkan dan pemblokiran akses yang terjadi merupakan gejala dari kegagalan tata kelola spasial dan kelembagaan yang memerlukan intervensi kebijakan yang bersifat analitis dan solutif.

Mengurai Siklus Konflik dan Kegagalan Tata Kelola

Analisis mendalam terhadap dinamika di Brebes mengungkap akar masalah yang bersifat struktural. Konflik ini bukan semata persoalan antarindividu, melainkan konsekuensi dari kerangka regulasi yang belum mampu mendefinisikan batas dan relasi antar-sektor secara jelas. Titik kritisnya terletak pada ketidakjelasan zonasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya terkait alokasi buffer zone atau jarak aman antara area tambak dan lahan pertanian. Ruang abu-abu ini menciptakan ketidakpastian hukum, yang menjadi pemicu langsung klaim lahan dan memicu konflik sumber daya berkelanjutan. Degradasi lingkungan berupa intrusi air asin dan pencemaran limbah budidaya tidak hanya merusak produktivitas masing-masing pihak, tetapi juga difungsikan sebagai alat legitimasi untuk aksi balasan, sehingga memperdalam siklus permusuhan dan erosi kepercayaan.

Di tingkat kelembagaan, mekanisme penyelesaian yang tersedia cenderung reaktif dan legalistik, mengandalkan proses hukum formal seperti saling melaporkan. Pendekatan ini gagal menyentuh akar persoalan dan justru mengkristalkan posisi masing-masing kelompok. Ketidakhadiran forum mediasi atau kolaborasi yang kuat dan diakui menjebak kedua komunitas—petani pemilik lahan pertanian dan petambak—dalam pola klaim kerugian tanpa jalan keluar yang konstruktif. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan konvensional sudah tidak memadai dan membutuhkan rekonstruksi tata kelola yang bersifat integratif dan preventif.

Rekonstruksi Kebijakan: Dari Zonasi Integratif hingga Kelembagaan Kolektif

Mengatasi konflik yang berakar pada kegagalan tata kelola memerlukan pendekatan multi-sektoral yang menargetkan lapisan masalah secara simultan. Rekomendasi kebijakan berikut dirancang untuk mengubah area potensi konflik menjadi zona integrasi yang produktif dan berkelanjutan.

  • Revisi RTRW Berbasis Integrasi: Pemerintah Daerah harus segera melakukan revisi RTRW dengan menetapkan Zona Khusus Integrasi Pertanian-Perikanan (Agro-Silvo-Fishery). Zona ini harus secara tegas mengatur: (1) Batas fisik dan ekologis yang jelas antara kluster tambak dan sawah, dilengkapi dengan infrastruktur teknis seperti kanal pembatas dan sistem pengendalian salinitas; (2) Mekanisme bagi hasil atau kompensasi ekonomi jika terdapat dampak silang yang tidak terhindarkan dalam zona yang sama.
  • Pendirian Forum Resolusi Konflik Pesisir (FRKP): Membentuk lembaga khusus di tingkat kecamatan atau kabupaten yang beranggotakan perwakilan petani, petambak, pemerintah desa, dinas terkait (PU, Perikanan, Pertanian), dan akademisi. Forum ini berfungsi sebagai: (1) Lembaga mediasi pertama sebelum konflik eskalasi ke ranah hukum; (2) Pengawas implementasi kesepakatan bersama dan standar operasional lingkungan; (3) Fasilitator perencanaan usaha bersama yang saling menguntungkan.
  • Insentif Ekonomi untuk Kemitraan: Pemerintah perlu mendorong model kemitraan bisnis seperti sistem integrated farming atau skema bagi hasil panen. Insentif dapat berupa bantuan teknis, akses pembiayaan lunak, dan pemasaran kolektif untuk produk-produk dari kawasan yang telah menerapkan model ko-eksistensi berkelanjutan. Pendekatan ini mengalihkan paradigma dari persaingan memperebutkan sumber daya menjadi kolaborasi mengelola sumber daya.

Implementasi rekomendasi di atas memerlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah dan dukungan teknis dari pemerintah pusat. Langkah pertama adalah melakukan pemetaan partisipatif untuk merancang zonasi integratif, diikuti dengan sosialisasi intensif dan pendampingan kelembagaan bagi FRKP. Dengan merombak tata kelola dari yang sempit dan sektoral menjadi inklusif dan kolaboratif, kawasan pesisir Brebes berpotensi menjadi model resolusi konflik sumber daya yang dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia.