Kericuhan usai gelaran Maulid Nabi di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, menunjukkan bagaimana konflik horizontal dapat dipicu oleh kegiatan keagamaan yang dianggap mengganggu ketertiban umum. [news.okezone.com](https://news.okezone.com/read/2026/10/07/338/3246388/korban-kericuhan-maulid-nabi-di-pondok-pinang-jaksel-tempuh-jalur-hukum) melaporkan dua poin persoalan: gangguan akibat penyalaan kembang api di waktu istirahat dan indikasi perbuatan tidak menyenangkan saat warga protes ke panitia. Panitia mengakui kesalahan dan meminta maaf karena acara tidak berizin, namun sebagian korban tetap berencana menempuh jalur hukum, menandakan kegagalan mediasi untuk mencapai rekonsiliasi penuh. Dinamika konflik ini mengungkap celah dalam tata kelola acara komunal di perkotaan. Akar masalahnya terletak pada asumsi 'izin kekeluargaan' yang mengabaikan prosedur formal dan dampak eksternalitas negatif (kebisingan, gangguan) terhadap warga sekitar yang tidak terlibat. Ketika protes muncul, ketiadaan mekanisme mediasi yang mapan dan dipercaya oleh semua pihak sering berujung pada konfrontasi fisik dan polarisasi, yang kemudian sulit diperbaiki hanya dengan permintaan maaf. Solusi ke depan harus bersifat preventif dan prosedural. Pertama, pemerintah kelurahan/RW perlu memiliki panduan dan mekanisme perizinan sederhana namun jelas untuk acara warga, termasuk sosialisasi tentang jam operasional yang tidak mengganggu. Kedua, perlu dibentuk forum mediasi kelurahan yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan agama yang netral, yang dapat diaktivasi secara cepat ketika muncul keluhan. Ketiga, untuk kasus yang sudah melibatkan kekerasan, penanganan hukum harus transparan dan adil, namun juga harus diiringi dengan proses restoratif justice yang melibatkan kedua belah pihak untuk memutus siklus balas dendam. Pendekatan 'hukum' dan 'rekonsiliasi' harus berjalan paralel, bukan saling menegasikan.