Sebuah mediasi konflik di Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara, Papua, berhasil dilaksanakan di halaman Mako Polsek Bokondini pada 18 April 2026. Konflik ini melibatkan aparat keamanan dan warga sipil, yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu petugas kepolisian mengalami penikaman. Pertemuan tersebut dihadiri oleh aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta keluarga korban. Akar masalah konflik di Bokondini menunjukkan adanya gap komunikasi dan eskalasi kekerasan yang dipicu oleh perselisihan lokal. Dinamika konflik mencerminkan pola sengketa khas Papua Pegunungan, di mana penyelesaian seringkali menggabungkan jalur hukum formal dengan mekanisme adat. Dalam mediasi ini, para pihak menyepakati penyelesaian adat berupa pembayaran denda uang ratusan juta rupiah dan puluhan ternak babi sebagai simbol rekonsiliasi. Secara analitis, kasus ini menunjukkan efektivitas pendekatan hybrid yang mengakomodasi proses hukum dan kearifan lokal. Solusi terbaik untuk mencegah eskalasi berulang adalah membangun forum komunikasi permanen yang melibatkan semua stakeholder kunci di tingkat distrik. Selain itu, perlu ada program penguatan kapasitas bagi tokoh masyarakat dan aparat keamanan dalam manajemen konflik berbasis budaya lokal untuk mempercepat pemulihan keamanan dan stabilitas sosial di wilayah tersebut.