Seruan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, untuk menghentikan perang suku di wilayahnya merupakan momentum krusial dalam upaya memutus siklus kekerasan komunal yang telah mengakar selama beberapa generasi. Konflik horizontal ini melibatkan berbagai kelompok suku di dataran tinggi Papua, dengan dampak yang meluas tidak hanya pada korban jiwa dan kerugian material, tetapi juga pada keterbelakangan pembangunan dan trauma psikologis kolektif. Skala dampaknya mencakup ribuan pengungsi internal, terhambatnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta hilangnya potensi ekonomi akibat ketidakstabilan keamanan. Ones Pahabol, sebagai representasi kepemimpinan lokal, menegaskan bahwa penghentian perang suku harus menjadi prioritas bersama seluruh elemen masyarakat, dengan mengedepankan pendekatan kultural yang mampu merangkul semua pihak.

Akar Konflik Perang Suku: Multidimensi dan Berkelanjutan

Akar konflik perang suku di Papua Pegunungan bersifat multidimensi dan saling terkait. Secara tradisional, sengketa adat dan sistem balas dendam turun-temurun (rikat) menjadi pemicu utama yang sulit diputus. Ditambah dengan persaingan sumber daya alam yang terbatas—seperti lahan, air, dan akses pasar—serta lemahnya penegakan hukum formal, konflik mudah tereskalasi. Isolasi geografis dan minimnya akses terhadap mekanisme keadilan formal memperparah situasi, sehingga masyarakat lebih mengandalkan resolusi adat yang terkadang tidak mampu mencegah kekambuhan.

  • Sengketa adat dan balas dendam (rikat) yang diwariskan lintas generasi.
  • Persaingan sumber daya seperti lahan, air, dan hasil hutan.
  • Lemahnya akses keadilan formal dan penegakan hukum yang tidak merata.
  • Isolasi geografis yang menghambat mobilitas pendamaian dan intervensi pemerintah.

Faktor-faktor ini menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus tanpa intervensi pendekatan kultural yang komprehensif. Dalam konteks ini, kepemimpinan lokal seperti Ones Pahabol memiliki peran strategis untuk menjembatani nilai-nilai adat dengan kebijakan modern.

Rekomendasi Kebijakan: Membangun Infrastruktur Perdamaian Berbasis Kearifan Lokal

Menghadapi kompleksitas perang suku di Papua, Ones Pahabol mengusulkan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, gereja, tokoh adat, dan agama. Pendekatan kultural yang mengedepankan nilai-nilai kasih dan persaudaraan menjadi landasan untuk mentransendensi loyalitas suku sempit. Opsi penyelesaian strategis meliputi penguatan lembaga adat modern dengan kapasitas mediasi, pembentukan forum permanen kepala suku dan tokoh agama di tingkat kabupaten, serta integrasi pendidikan perdamaian dalam kurikulum sekolah.

  • Memperkuat dan memodernisasi lembaga adat dengan memberikan pelatihan mediasi dan fasilitasi konflik, termasuk pendampingan pihak ketiga yang dipercaya.
  • Membangun forum permanen kepala suku dan tokoh agama di tingkat kabupaten, difasilitasi pemerintah daerah, untuk dialog pencegahan konflik dan kerja sama pembangunan.
  • Mengintegrasikan program perdamaian dan resolusi konflik ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah untuk menanamkan nilai toleransi sejak dini.

Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM perlu menerbitkan peraturan daerah tentang tata cara penyelesaian sengketa adat yang mengakui kearifan lokal namun tetap dalam bingkai hukum nasional. Selain itu, pengalokasian dana khusus untuk program perdamaian berbasis komunitas dan peningkatan akses keadilan formal di wilayah terpencil harus menjadi prioritas. Pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah juga harus mendorong kolaborasi dengan gereja dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun jaringan peringatan dini serta memperkuat peran perempuan sebagai agen perdamaian. Rekomendasi ini tidak hanya akan memutus siklus kekerasan, tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan rekonsiliasi sosial di Papua Pegunungan.