Pemilu serentak 2026 meninggalkan jejak polarisasi sosial-politik di tingkat akar rumput yang, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi bermutasi menjadi konflik horizontal berkepanjangan. Akar masalahnya terletak pada instrumentalisasi identitas (agama, etnis, kelompok) selama kampanye yang memperdalam fault lines dalam masyarakat. Dinamika pascapemilu menunjukkan gejala 'kemenangan yang pahit' dan 'kekalahan yang sakit hati', yang memanifestasi dalam bentuk pembelahan di tingkat RT/RW, kelompok arisan, bahkan keluarga. Analisis ini menawarkan opsi penyelesaian melalui tiga kerangka kerja: pertama, kerangka naratif, dimana elite politik pemenang perlu secara konsisten mengampanyekan politik inklusi dan mengakomodasi suara konstituen pihak lain dalam kebijakan konkret. Kedua, kerangka institusional, dengan mendorong pembentukan 'Forum Warga' di tingkat kecamatan yang difasilitasi oleh akademisi dan LSM, sebagai ruang dialog non-partisan membahas isu pembangunan lokal. Ketiga, kerangka kultural, melalui gerakan literasi media sosial berbasis komunitas untuk mendekonstruksi hoaks dan membangun imunitas terhadap hate speech. Transformasi dari polarisasi ke koeksistensi membutuhkan desain rekayasa sosial jangka menengah yang melibatkan semua stakeholder di luar logika pemenang-kalah.