Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bogor secara proaktif menginisiasi penguatan peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai aktor perdamaian dalam konflik sosial melalui program COMPAS 2026. Akar masalah yang diidentifikasi adalah potensi gesekan sosial akibat keberagaman dan perbedaan pandangan yang tidak dikelola secara baik di tengah masyarakat. Tanpa kapasitas yang memadai, Ormas berisiko menjadi bagian dari konflik atau bahkan memperkeruh situasi, bukannya menjadi penengah. Dinamika kebijakan menunjukkan pergeseran dari pendekatan represif ke preventif-resolutif, dengan pemerintah daerah memandang Ormas sebagai mitra strategis. Kegiatan yang diikuti 100 Ormas dan LSM ini fokus pada peningkatan kemampuan mediasi, negosiasi, pemahaman hukum, dan keterampilan komunikasi. Pendekatan ini mengacu pada kerangka regulasi seperti UU Ormas, menekankan bahwa penyelesaian konflik harus mengedepankan jalur dialog dan musyawarah. Opsi penyelesaian dan rekomendasi yang ditawarkan bersifat sistemik. Pertama, pemerintah perlu mendorong internalisasi nilai-nilai mediasi dalam struktur kepengurusan dan program kerja Ormas. Kedua, kolaborasi sinergis antara pemerintah dan Ormas dalam pemantauan dini potensi konflik harus diperkuat, termasuk mekanisme pelaporan dan koordinasi yang cepat. Ketiga, program peningkatan kapasitas seperti ini harus berkelanjutan dan dievaluasi dampaknya terhadap penurunan eskalasi konflik di tingkat akar rumput, menjadikan Ormas sebagai 'first responder' perdamaian yang efektif.