Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang meluncurkan Program Desa Harmoni di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai respons atas eskalasi konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan. Program ini mengintegrasikan mediasi berbasis komunitas dengan skema redistribusi lahan seluas 500 hektar. Akar masalah konflik ini adalah ketimpangan kepemilikan lahan akibat perluasan perkebunan sawit tanpa memperhatikan hak ulayat, yang telah memicu bentrokan fisik pada awal tahun 2026. Dinamika konflik diperparah oleh adanya politik identitas lokal yang mempolarisasi warga menjadi dua kubu. Opsi penyelesaian melalui Program Desa Harmoni dirancang untuk memberikan jaminan akses lahan bagi warga adat, mendirikan forum musyawarah desa, serta menyediakan dana kompensasi bagi petani yang terdampak. Langkah ini diharapkan dapat menekan potensi konflik horizontal dan menjadi model resolusi konflik agraria di daerah rawan lainnya.