Provinsi Jawa Timur menghadapi krisis konflik agraria yang struktural, di mana tumpang tindih sertifikat, sengketa tanah adat, dan alih fungsi lahan tanpa konsensus telah memicu fragmentasi sosial yang serius. Konflik ini tidak hanya berdimensi administratif, tetapi telah bertransformasi menjadi konflik horizontal antarwarga, antar-desa, serta antara komunitas lokal dan korporasi, menjadikan Jatim sebagai episentrum ketidakstabilan sosial yang memerlukan pendekatan resolusi multidimensi. Respons Pemerintah Provinsi melalui peluncuran program 'Desa Damai' merepresentasikan pergeseran paradigma kebijakan dari pendekatan litigasi-reaktif menuju mediasi-preventif, dengan sasaran awal 50 desa rawan konflik sebagai laboratorium uji coba model penyelesaian yang holistik.
Analisis Sistemik dan Pendekatan Mediasi Holistik dalam Program 'Desa Damai'
Program 'Desa Damai' mendefinisikan konflik agraria bukan sebagai persoalan tunggal, melainkan sebagai sistem masalah bertingkat yang memerlukan intervensi simultan pada tiga lapisan: legalitas, sosio-kultural, dan ekonomi-politik. Kegagalan pendekatan administratif tunggal yang selama ini dijalankan Badan Pertanahan Nasional (BPN) seringkali bermuara pada pengabaian dimensi sosial-historis klaim atas tanah. Oleh karena itu, program ini membentuk tim mediator khusus yang terdiri dari:
- Ahli hukum agraria, <>Psikolog sosial,
- Perwakilan BPN, dan
- Tokoh masyarakat lokal.
- Pemetaan konflik komprehensif yang mencakup aspek hukum, sejarah penggunaan lahan, dan dinamika relasi antar-pihak.
- Fasilitasi dialog multipihak yang tidak hanya melibatkan pemilik klaim langsung, tetapi juga mengintegrasikan perangkat desa dan lembaga adat sebagai co-mediator untuk memperkuat legitimasi sosial proses.
- Penyusunan kesepakatan damai yang dapat menjadi dasar verifikasi dan penyelesaian administratif di BPN, sehingga menghasilkan resolusi yang memiliki kekuatan hukum sekaligus legitimasi sosial.
Evaluasi Faktor Keberlanjutan dan Rekomendasi Kebijakan untuk Adopsi Nasional
Analisis kebijakan mendalam terhadap implementasi program 'Desa Damai' di Jatim mengidentifikasi tiga faktor penentu keberlanjutan yang krusial untuk dipertimbangkan dalam adopsi di tingkat nasional. Pertama, kompetensi teknis mediator dalam memahami konteks lokal dan kompleksitas hukum agraria nasional memerlukan standarisasi kurikulum dan sertifikasi yang ketat. Kedua, keterlibatan aktif struktur desa—baik perangkat desa maupun lembaga adat—harus diposisikan bukan sekadar sebagai pihak yang berkepentingan, melainkan sebagai institusi resolusi yang memiliki otoritas moral dan sosial. Ketiga, keberhasilan program sangat bergantung pada adanya mekanisme follow-up yang memastikan kesepakatan damai dilaksanakan dan didukung secara koordinatif oleh instansi terkait, terutama BPN dan pemerintah daerah, dalam kerangka kerja yang terukur dan berkelanjutan.
Bagi pengambil kebijakan di tingkat nasional, model 'Desa Damai' yang diujicobakan di Jawa Timur menawarkan blueprint yang dapat diadaptasi dengan modifikasi kontekstual, khususnya di provinsi-provinsi dengan karakteristik konflik agraria serupa. Rekomendasi kebijakan konkret yang dapat segera ditindaklanjuti meliputi integrasi program mediasi agraria preventif ke dalam kerangka regulasi nasional, pengalokasian anggaran khusus untuk pelatihan dan sertifikasi mediator agraria, serta pembentukan pusat koordinasi resolusi konflik agraria yang menghubungkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil dalam satu ekosistem resolusi yang sinergis dan akuntabel.