Pemerintah Kota Ambon baru-baru ini meraih penghargaan nasional atas keberhasilan program mediasi konflik horizontal yang diterapkan secara konsisten sejak 2011. Konflik horizontal di Ambon, yang kerap dipicu oleh sentimen agama dan etnis, telah menimbulkan polarisasi berkepanjangan serta kerugian sosial-ekonomi yang signifikan. Melalui forum mediasi berbasis kearifan lokal, Pemkot berhasil menurunkan angka konflik antarkelompok agama hingga 65%, menjadikannya model bagi daerah rawan konflik lainnya di Indonesia.

Analisis Akar Masalah dan Dinamika Konflik

Akar utama konflik horizontal di Ambon terletak pada ketimpangan ekonomi dan penguatan sentimen primordial yang dieksploitasi oleh isu SARA. Dinamika konflik dari 2011 hingga 2023 menunjukkan bahwa polarisasi sosial tetap rentan tersulut oleh faktor eksternal, seperti provokasi politik dan penyebaran hoaks. Faktor pemicu yang teridentifikasi meliputi:

  • Ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi antara kelompok agama.
  • Penggunaan isu SARA sebagai alat mobilisasi massa oleh oknum tertentu.
  • Lemahnya kapasitas institusi lokal dalam mendeteksi dan menangani potensi gesekan secara dini.

Program mediasi konflik horizontal yang dijalankan Pemkot Ambon, dengan melibatkan tokoh agama dan pemuda sebagai mediator utama, menjadi intervensi yang efektif. Forum mediasi berbasis kearifan lokal—seperti tradisi pela gandong—berfungsi sebagai ruang dialog yang rekonsiliatif, mengurangi ketegangan, dan membangun kepercayaan lintas kelompok.

Rekomendasi Kebijakan untuk Keberlanjutan Resolusi Konflik

Keberhasilan mediasi di Ambon harus diperkuat dengan langkah-langkah strategis agar dampaknya berkelanjutan. Penguatan kapasitas tokoh agama sebagai mediator perlu dilakukan melalui pelatihan reguler, sementara pelibatan pemuda dalam program ekonomi inklusif menjadi kunci untuk memutus rantai ketimpangan. Opsi penyelesaian yang direkomendasikan meliputi:

  • Pengembangan kurikulum mediasi berbasis kearifan lokal bagi tokoh masyarakat dan aparatur kelurahan.
  • Pembentukan forum pemuda lintas agama yang fokus pada proyek ekonomi bersama, seperti koperasi atau usaha mikro.
  • Penguatan sistem peringatan dini konflik melalui integrasi data sosial-ekonomi dan pemantauan media sosial.

Rekomendasi kebijakan konkret bagi pengambil keputusan adalah: pertama, mengalokasikan dana khusus untuk pelatihan mediator lokal secara berjenjang di setiap kecamatan; kedua, meluncurkan program padat karya yang secara eksplisit menyasar pemuda dari berbagai latar belakang agama sebagai peserta; dan ketiga, membentuk satuan tugas multisektor yang bertugas mengevaluasi efektivitas mediasi konflik horizontal secara berkala. Dengan langkah ini, Ambon tidak hanya menjadi contoh keberhasilan mediasi, tetapi juga memastikan stabilitas sosial yang inklusif dan berkeadilan.