Dua dekade pasca-konflik berdarah di Poso, Sulawesi Tengah, proses perdamaian menunjukkan kemajuan signifikan namun tetap rapuh. Akar konflik yang kompleks—melibatkan ketimpangan ekonomi, politik identitas, dan persaingan sumber daya—tidak sepenuhnya tuntas. Perdamaian saat ini lebih banyak ditopang oleh absennya kekerasan berskala besar (negative peace), sementara upaya membangun perdamaian substantif yang inklusif dan berkeadilan (positive peace) masih menghadapi tantangan, seperti pengangguran pemuda, memori kolektif yang terluka, dan segregasi permukiman yang tersisa. Dinamika pascakonflik ditandai oleh upaya dari berbagai pihak, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), LSM lokal, dan pemerintah daerah, untuk mempromosikan dialog antarkelompok dan program ekonomi bersama. Inisiatif seperti pertanian campuran dan kelompok usaha bersama lintas agama telah berhasil membangun kepercayaan di tingkat mikro. Namun, tantangan terbesar adalah mengonsolidasikan upaya-upaya lokal tersebut menjadi kebijakan publik yang sistemik dan berkelanjutan, serta mencegah eksploitasi isu identitas untuk kepentingan politik praktis. Solusi ke depan memerlukan pendekatan tiga pilar. Pertama, penguatan ekonomi inklusif dengan prioritas pada pemuda sebagai kelompok paling rentan direkrut ke dalam narasi kekerasan. Kedua, institusionalisasi pendidikan perdamaian dan multikulturalisme dalam kurikulum sekolah dan kegiatan masyarakat. Ketiga, membangun mekanisme pengawasan bersama yang melibatkan masyarakat sipil untuk mendeteksi dini tanda-tanda kebencian dan provokasi, khususnya di media sosial. Pelajaran dari Poso mengajarkan bahwa perdamaian bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen semua pihak dari tingkat desa hingga nasional.