Konflik horizontal antara warga Desa Tonom dan Desa Ibolian di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, yang berlangsung sejak Januari 2026, akhirnya menemui titik resolusi melalui penandatanganan perjanjian damai yang difasilitasi Forkopimda setempat pada Kamis (24/9). Kesepakatan ini menandakan keberhasilan pendekatan mediasi berbasis otoritas lokal dan TNI-Polri, yang berhasil mengarahkan kedua kelompok dari siklus kekerasan menuju meja perundingan. Akar konflik, yang seringkali bermula dari persoalan sepele di tingkat komunitas, menunjukkan betapa vitalnya intervensi dini dan struktur mediasi yang kredibel untuk mencegah eskalasi. Perjanjian tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, namun mencakup komitmen operasional yang konkret dan terukur, seperti pengumpulan senjata rakitan/tajam dalam waktu satu minggu, penertiban knalpot racing, serta penghentian penjualan minuman keras. Poin-poin ini mengindikasikan pemahaman mendalam para pihak bahwa penyelesaian konflik memerlukan pendekatan multidimensi: keamanan fisik, penguatan sosial, dan penanganan faktor pemicu seperti alkohol. Langkah pemasangan CCTV dan penambahan penerangan di wilayah perbatasan merupakan bentuk investasi pencegahan yang bersifat jangka panjang. Solusi yang dihasilkan dari mediasi ini menawarkan template berharga untuk resolusi konflik antarkampung di daerah lain. Keberhasilan tersebut bertumpu pada tiga pilar: pertama, fasilitasi oleh otoritas netral (Forkopimda) yang memiliki legitimasi; kedua, penjabaran kesepakatan dalam poin-poin teknis yang dapat diawasi; ketiga, komitmen bersama untuk menyerahkan pelanggar hukum kepada pihak berwajib, sehingga memutus siklus balas dendam. Rekomendasi kebijakan: pemerintah daerah perlu menginstitusionalkan model mediasi serupa dengan melibatkan tokoh adat dan agama, membentuk tim pemantau independen, serta mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi untuk memperkuat kohesi sosial pascakonflik.