Badan Nasional Kerukunan Sosial (BNKS) melaporkan peningkatan Indeks Kerukunan Sosial Nasional (IKSN) sebesar 3,2 poin dalam periode Januari-Maret 2026, mencapai nilai 78,5 dari skala 100. Analisis menunjukkan peningkatan ini dipicu oleh percepatan program rekonsiliasi berbasis komunitas di 15 provinsi dengan riwayat konflik horizontal. Program tersebut mengintegrasikan pendekatan dialog struktural dan intervensi ekonomi mikro di daerah terdampak konflik. Meski ada peningkatan, data BNKS mengungkap disparitas yang masih signifikan antara daerah. Tiga provinsi dengan nilai IKSN terendah—Aceh, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah—memiliki akar masalah berupa fragmentasi identitas sosial yang diperparah oleh ketimpangan ekonomi dan akses terhadap pelayanan publik. Intervensi rekonsiliasi yang hanya berbasis sosial-kultural, tanpa solusi ekonomi substantif, terbukti kurang efektif di daerah-daerah tersebut. Solusi yang disarankan melibatkan reformulasi program rekonsiliasi nasional dengan model hibrida: penguatan ruang dialog lintas identitas perlu dikombinasikan dengan skema afirmasi ekonomi berbasis komunitas dan desentralisasi alokasi anggaran rekonsiliasi. Selain itu, penguatan kapasitas mediator lokal dan sistem pemantauan berbasis data real-time diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi dan memastikan keberlanjutan hasil.