Konflik horizontal yang melanda Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pada periode 1998–2000 telah meninggalkan luka mendalam dan trauma kolektif yang masih terasa hingga kini. Lebih dari dua dekade pasca kerusuhan, upaya rekonsiliasi seringkali hanya menyentuh permukaan dengan melibatkan para aktor langsung, sementara generasi penerus yang lahir setelah konflik justru mewarisi narasi sepihak yang berpotensi membangkitkan kembali permusuhan. Menyadari urgensi ini, pemerintah daerah bersama masyarakat sipil meresmikan Forum Rekonsiliasi Lintas Generasi sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemulihan pasca konflik. Forum ini menjadi wadah bagi semua pihak—mantan kombatan, korban, pemuda, perempuan, tokoh adat, dan tokoh agama—untuk bersama-sama mendialogkan sejarah, mempromosikan pengampunan, serta merancang aksi kolaboratif pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Analisis Akar Konflik: Warisan Narasi Sepihak dan Kerentanan Generasi Penerus

Akar persoalan yang diidentifikasi oleh forum ini terletak pada cara konflik diwariskan secara turun-temurun. Dalam banyak keluarga dan komunitas di Poso, narasi tentang peristiwa 1998–2000 sering kali disampaikan secara sepihak, menonjolkan penderitaan kelompok sendiri tanpa memberikan ruang bagi perspektif pihak lain. Narasi tersebut menjadi bibit kebencian yang siap tumbuh di kalangan generasi muda yang tidak mengalami langsung peristiwa tersebut. Faktor pemicu utama yang dihadapi meliputi:

  • Distorsi sejarah – Minimnya akses terhadap informasi yang berimbang, terutama di lingkungan pendidikan informal seperti keluarga dan komunitas.
  • Kurangnya ruang dialog – Tidak adanya forum yang mempertemukan generasi muda dari latar belakang berbeda untuk membahas masa lalu secara kritis dan konstruktif.
  • Kesenjangan ekonomi – Pemulihan ekonomi pasca konflik belum merata, sehingga kelompok yang masih terpinggirkan rentan dimobilisasi oleh narasi provokatif.

Peta aktor yang terlibat dalam forum ini mencakup mantan kombatan yang kini menjadi agen perdamaian, korban yang bersedia berbagi pengalaman, pemuda sebagai motor perubahan, serta tokoh adat dan agama yang berperan sebagai penjaga nilai-nilai kearifan lokal. Keterlibatan semua elemen ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses rekonsiliasi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan struktural.

Pendekatan Solutif: Storytelling, Kepemimpinan Pemuda, dan Ekonomi Bersama

Forum ini mengembangkan tiga pendekatan solutif yang saling memperkuat. Pertama, program Storytelling for Peace di sekolah-sekolah, di mana narasi korban dari semua pihak didengarkan secara setara. Program ini bertujuan membangun empati dan pemahaman bahwa konflik membawa penderitaan bagi semua pihak. Kedua, pelatihan kepemimpinan damai bagi pemuda dari latar belakang berbeda, yang membekali mereka dengan keterampilan mediasi, resolusi konflik, dan perencanaan aksi bersama. Ketiga, proyek ekonomi bersama di sektor pertanian dan pariwisata yang melibatkan mantan kelompok berseberangan. Melalui kerja sama ekonomi, mereka tidak hanya membangun kepercayaan tetapi juga menciptakan ketahanan ekonomi yang dapat mencegah konflik terulang.

Keberhasilan forum ini berpotensi menjadi model bagi daerah pascakonflik lainnya di Indonesia. Pendekatan lintas generasi menegaskan bahwa rekonsiliasi bukanlah peristiwa satu kali, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan semua generasi. Tanpa penanganan terhadap warisan narasi dan kerentanan struktural, upaya perdamaian jangka panjang akan sulit tercapai. Oleh karena itu, forum ini juga merekomendasikan penguatan kurikulum pendidikan perdamaian di sekolah dan pengembangan pusat dokumentasi sejarah konflik yang objektif.

Untuk memastikan keberlanjutan inisiatif ini, pemerintah daerah Poso dan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan forum, memperkuat kapasitas fasilitator lokal, serta mengintegrasikan program pemulihan ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam konteks pemulihan sosial pascakonflik dapat menjadikan forum ini sebagai proyek percontohan nasional untuk penyelesaian konflik horizontal di daerah lain. Rekomendasi konkret bagi pengambil kebijakan adalah: (1) menerbitkan surat edaran bersama tentang penguatan pendidikan perdamaian berbasis kearifan lokal, (2) membentuk pusat mediasi pemuda di setiap kecamatan eks konflik, dan (3) menyediakan insentif bagi usaha bersama yang melibatkan mantan kelompok berseberangan. Hanya dengan langkah sistematis dan berkelanjutan, rekonsiliasi di Poso dapat menjadi fondasi kokoh bagi perdamaian abadi di Indonesia.