Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas sosial pasca-insiden bentrok antarwarga di salah satu kabupaten. Meski pernyataan formal ini penting sebagai sinyal politik, analisis konflik menunjukkan bahwa insiden kecil tersebut hanyalah puncak gunung es dari ketegangan sosial yang terakumulasi dan tidak terkelola dengan baik. Tanpa intervensi kebijakan yang sistematis, deklarasi komitmen dari pemda berisiko menjadi retorika kosong yang tidak mampu mencegah eskalasi konflik serupa di masa depan. Insiden ini menyoroti kerentanan kerukunan di tingkat akar rumput dan mendesak perlunya pendekatan yang lebih holistik, bergerak dari responsif ke preventif.

Anatomi Konflik: Dari Isu Sepel menuju Eskalasi Kekerasan Massal

Dinamika konflik di Sulawesi Tengah ini mengikuti pola klasik konflik horizontal di Indonesia, di mana insiden pemicu yang bersifat personal atau sepele dengan cepat berkembang menjadi kekerasan kolektif. Mekanisme ini terjadi karena lemahnya saluran mediasi dan penyelesaian sengketa di tingkat komunitas, sehingga ketidakpuasan individu diartikulasikan melalui identitas kelompok. Akar masalahnya bersifat struktural dan terakumulasi, meliputi:

  • Persaingan Akses Sumber Daya: Ketegangan laten terkait akses terhadap lahan, air, atau peluang ekonomi yang tidak merata.
  • Kesenjangan Sosial-Ekonomi: Perbedaan status ekonomi yang dipolitisasi dan memperdalam segregasi sosial.
  • Disrupsi Ruang Publik Digital: Narasi eksklusif, hoaks, dan ujaran kebencian yang menyebar cepat melalui media sosial, mengkristalkan prasangka antarkelompok.
  • Degradasi Modal Sosial: Melemahnya peran lembaga adat dan tokoh masyarakat sebagai peredam ketegangan akibat perubahan sosial.

Pola ini menunjukkan bahwa insiden bentrok antarwarga bukan semata-mata masalah ketertiban umum, melainkan kegagalan sistemik dalam manajemen konflik sosial. Komitmen pemda harus diuji dengan kemampuannya mengintervensi akar persoalan ini, bukan sekadar menenangkan permukaan.

Mengoperasionalkan Komitmen: Strategi Mediasi dan Desain Kebijakan Preventif

Pernyataan Gubernur perlu ditransformasi menjadi kebijakan yang terukur dan berdampak. Pendekatan yang efektif harus bersifat multi-track, menggabungkan respons cepat pasca-konflik dengan investasi jangka panjang dalam pencegahan. Kunci utamanya adalah menguatkan kapasitas mediasi berbasis komunitas dengan dukungan kelembagaan dan anggaran yang memadai dari pemda. Rekomendasi kebijakan terstruktur dapat dirumuskan sebagai berikut:

  • Reformasi Lembaga Mediasi: Mengaktifkan dan memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta lembaga adat, tidak hanya sebagai 'pemadam kebakaran' saat konflik terjadi, tetapi sebagai fasilitator dalam dialog rutin dan program pembangunan perdamaian. Lembaga ini perlu dilengkapi dengan modul pelatihan resolusi konflik dan pendanaan operasional yang jelas.
  • Membangun Sistem Peringatan Dini dan Respons Cepat: Membentuk tim terpadu di tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari perwakilan pemda, tokoh agama/adat, akademisi, dan psikolog sosial. Tim ini memiliki mandat untuk turun langsung pasca-insiden, melakukan pendampingan korban, dan memfasilitasi proses rekonsiliasi serta mencegah balas dendam.
  • Integrasi Pendidikan dan Anggaran Perdamaian: Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD untuk program sosialisasi hidup rukun, literasi media digital kritis, dan resolusi konflik berbasis komunitas. Program ini harus diintegrasikan ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah dan kegiatan karang taruna.

Strategi ini memerlukan sinergi yang kuat antara otoritas pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan para pemimpin informal untuk membangun infrastruktur perdamaian yang tangguh.

Untuk keberlanjutan kerukunan, pendekatan jangka panjang harus fokus pada contact theory yang terstruktur. Pemda perlu merancang dan mendanai program bersama—seperti koperasi lintas kelompok, proyek pembangunan infrastruktur komunal, atau festival kebudayaan kolaboratif—yang mempertemukan kelompok-kelompok yang berpotensi konflik dalam kegiatan produktif. Interaksi positif yang berkelanjutan dalam kerangka tujuan bersama (superordinate goals) dapat secara gradual mengurangi prasangka dan membangun rasa saling percaya. Hal ini merupakan investasi sosial yang krusial untuk mencegah akumulasi ketegangan di masa depan. Rekomendasi kebijakan konkret bagi pengambil keputusan di Sulawesi Tengah adalah menerbitkan Peraturan Gubernur yang menginstitusionalisasi seluruh strategi di atas—mulai dari pembentukan tim respons cepat, alokasi anggaran tetap untuk program pencegahan, hingga mandat evaluasi tahunan terhadap indeks kerukunan di setiap wilayah. Hanya dengan payung hukum yang kuat dan komitmen anggaran yang berkelanjutan, deklarasi komitmen dapat terwujud menjadi tatanan sosial yang lebih harmonis dan resilien terhadap konflik.